Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tahun ini pihaknya telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 7,67 triliun. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata.
"Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi Rp 60 miliar. Ini berarti meningkat hampir 3 kali lipat dibanding tahun 2020 yang anggarannya Rp 24 miliar," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).
Dalam Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 secara virtual, Airlangga menyebut peserta BIP menyasar 7 subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata. Dijelaskannya, tahun 2020 pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah guna menekan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Sementara tahun ini, lanjut Airlangga, nominal dana hibah pariwisata ditingkatkan menjadi Rp 3,7 triliun untuk membantu pemerintah daerah serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial.
"Hibah ini mekanismenya ditransfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata di 101 kabupaten/kota berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan," terangnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan kriteria tersebut meliputi ibu kota dari 34 provinsi yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas. Juga daerah yang termasuk 100 calendar of event, destinasi branding juga daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.
Airlangga mengatakan pemerintah juga telah meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care. Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.
Menurutnya, program Indonesia Care/I Do Care dijalankan beriringan dengan program lainnya. Diharapkan program tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama antar kementerian, misalnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata yang berstatus Taman Nasional sampai pembukaan kembali layanan penerbangan internasional dengan pembahasan dan diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya.
"Dengan adanya program-program dukungan Pemerintah tersebut, industri pariwisata diharapkan bisa meningkatkan standar pelayanannya agar mendapatkan kepercayaan dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara," pungkasnya.
(akd/hns)
