ADVERTISEMENT

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.625 Triliun, Bahaya Nggak Sih?

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 30 Sep 2021 15:38 WIB
utang pemerintah indonesia
Foto: Ilustrasi Utang Pemerintah (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Persoalan beban utang jadi sorotan publik. Misalnya, Amerika Serikat yang terancam gagal bayar utang hampir Rp 400 ribu triliun.

Nah, di Indonesia, pemerintah pun memikul beban utang yang besar. Mengutip data APBN KiTa September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 berada di angka Rp6.625,43 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,85%.

Berdasarkan data tersebut, posisi utang pemerintah pusat naik sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021. Penyebabnya adalah kenaikan utang dari Surat Berharga Negara
Domestik sebesar Rp80,1 triliun sementara utang Surat Berharga Negara dalam valuta asing turun sebesar Rp 15,42 triliun. Hal yang sama terjadi juga untuk pinjaman, di mana terjadi penurunan sebesar Rp9,41 triliun.

Ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet mengatakan meski tidak bisa dikomparasikan antar keadaan utang RI dan AS, tetapi jumlah utang yang dimiliki RI saat ini harus diwaspadai oleh pemerintah.

"Kalau level bahaya memang tidak bisa dikomparasikan secara langsung AS dan Indonesia karena rasio utang terhadap PDB sudah mencapai sekitar 129%. Sementara Indonesia masih jauh di bawahnya. Dengan adanya framework keberlanjutan fiskal tentu peningkatan utang Indonesia menjadi sesuatu hal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah," kata dia kepada detikcom.

Ada sejumlah konsekuensi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, meningkatnya beban pembayaran bunga utang pada pos belanja pemerintah. Selama 5 tahun terakhir, menurut data proporsi belanja bunga utang pada pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan.

"Pada tahun 2014, proporsi belanja bunga utang mencapai 11% terhadap total belanja pemerintah pusat namun pada akhir 2020 meningkat berada pada kisaran 19%," jelasnya.

Selain itu, jatuh tempo utang dan resiko volatilitas dari pengambilan utang juga harus diperhatikan. Apalagi rasio pembayaran pajak yang menjadi salah satu sumber pembayaran utang, tahun ini tengah menurun akibat pandemi COVID-19.

Masih soal kondisi utang pemerintah. Langsung klik halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT