Protes PP 85 Tahun 2021, Nelayan: Kita Sudah Banyak Beban!

Senada, ketua HNSI Rembang, Kartono menyebut penerapan kebijakan skala nasional tersebut, dipastikan berpengaruh terhadap pendapatan daerah sektor perikanan. Sejumlah kebijakan yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya pun, kata Kartono, sudah berpengaruh pada turunnya pendapatan daerah.

"Sudah beberapa tahun pendapatan menurun karena adanya gonjang ganjing yang tidak ada kejelasan. Banyak beban yang akan ditanggung oleh para nelayan," paparnya.

Wakil ketua DPRD Rembang, Ridwan mengakui sepakat dengan keluhan para nelayan. Pihaknya dan sejumlah pihak lainnya saat ini hanya dapat sebatas mengawal aspirasi tersebut hingga di meja Pemerintah pusat.

"Ini tidak masuk jalan logika. HPP yang sifatnya policy kebijakan, dijadikan dasar untuk penentuan tarif. Sedangkan harga ini didasarkan market pasar. Jadi kalau saya orang hukum, bisa dikatakan ini cacat hukum," kata Ridwan di hadapan para nelayan peserta audiensi.

"Kita siap mengawal apa yang menjadi keluhan ini untuk meneruskan ke Gubernur bahkan ke Presiden. Kewenangan kami hanya di Perda, kalau minta ke kami mengawal kehendak jenengan ke atas, kami siap," lanjutnya.