Kolom

Kebijakan untuk Kebajikan di Sektor Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono - detikFinance
Jumat, 01 Okt 2021 13:46 WIB
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Foto: Dok. KKP:Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
Jakarta -

Kebijakan untuk kebajikan. Sebuah kalimat yang layak diwacanakan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara maritim dianugerahi sumber daya alam kelautan yang luar biasa kaya dari Sang Pencipta.

Mulai dari macam-macam jenis ikan, karang, hingga lamun. Perpaduan ini disebut sebagai ekosistem kelautan. Kontribusinya sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia, baik sebagai sumber pangan, jalur transportasi, pemicu pertumbuhan ekonomi, kesehatan, sampai kaitannya dengan sosial dan budaya. Untuk itu, menjaga laut tetap sehat adalah keniscayaan.

Menjaga ekologi kelautan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi warisan bagi generasi mendatang. Untuk itu pentingnya kebijakan untuk menjamin kesehatan laut Indonesia. Sebuah Kebijakan untuk Kebajikan.

Hal itu ditunjukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sedang menyiapkan kebijakan penangkapan terukur sebagai acuan pengelolaan sub-sektor perikanan tangkap di Indonesia.

Prosesnya sudah mendekati rampung, mudah-mudahan awal Januari 2022 sudah bisa kami terapkan di wilayah pengelolaan perairan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia.

Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan penangkapan terukur meliputi area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, musim penangkapan ikan, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan, penggunaan ABK lokal, suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, jumlah pelaku usaha dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu.

Nantinya area penangkapan ikan di WPPNRI akan dibagi dalam tiga zona. Meliputi zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning & nursery ground. Kemudian dari zona yang ada ditetapkan lagi kuota penangkapan yang terdiri dari kuota untuk industri, kuota untuk nelayan lokal, dan kuota untuk rekreasi atau hobi.

Dalam menentukan zona dan kuota penangkapan, KKP menggunakan hasil kajian Komnas Kajiskan sebagai landasan. Total jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 9.452.072 ton/tahun dengan nilai produksi se-Indonesia di angka Rp229,3 triliun.

Tentu ada tujuan yang ingin digapai melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur, yaitu memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Mulai dari sudut pandang ekologi, ekonomi, sosial hingga ketahanan pangan.

Melalui kebijakan penangkapan terukur pula, KKP ingin menghadirkan infrastruktur perikanan yang modern dan ramah lingkungan, distribusi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata antara wilayah barat tengah dan timur, penyerapan lebih banyak tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta ingin meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan dan ABK.

Di antaranya dengan memberi kepastian hukum dan jaminan keamanan di wilayah penangkapan ikan dan melengkapi mereka dengan program jaminan sosial.

Bersiap Maju. Langsung klik halaman berikutnya