Jakarta -
Salah satu firma hukum paling bergengsi di Amerika Tengah, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) terlibat dalam menciptakan perusahaan cangkang. Hal itu diungkapkan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dalam laporan Pandora Papers.
"Alcogal telah melayani tokoh-tokoh yang terlibat dalam beberapa skandal korupsi paling terkenal dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini," kata laporan ICIJ dalam website resminya, dikutip detikcom, Senin (4/10/2021).
Selama tiga dekade terakhir, Alcogal disebut telah menjadi magnet bagi orang kaya untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri. Menurut catatan laporan tersebut, dia bertindak sebagai perantara perusahaan untuk lebih dari 160 politisi dan pejabat publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daftar klien Alcogal termasuk Presiden Panama, calon presiden terkemuka dalam pemilihan Honduras bulan depan, lalu presiden Ekuador dan bahkan raja Yordania.
Alcogal juga telah melayani tokoh yang terlibat dalam beberapa skandal korupsi paling terkenal dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini, termasuk operasi penyuapan global raksasa konstruksi Brasil Odebrecht SA (sekarang dikenal sebagai Novonor), skandal korupsi sepak bola Internasional yang dikenal sebagai Fifagate dan dugaan penjarahan aset publik Venezuela.
Penyelidikan Pandora Papers didasarkan pada lebih dari 11,9 juta dengan volume data mencapai hampir 3 terabita. Lebih dari dua juta file berasal dari Alcogal.
Pandora Papers mencakup sejumlah informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang apa yang disebut sebagai pemilik manfaat dari entitas yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota dan surga pajak lainnya yang dibuat oleh Alcogal atas nama lebih dari 15.000 pelanggan, sebagian besar sejak 1996.
Catatan yang bocor menunjukkan Alcogal mendirikan lebih dari 200 perusahaan cangkang di Panama dan yurisdiksi lain atas permintaan Banca Privada d'Andorra, sebuah bank swasta yang berbasis di kerajaan kecil Eropa antara Prancis dan Spanyol. Beberapa kemudian diduga digunakan untuk menyedot dana dalam skema korupsi publik Venezuela.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) kemudian memasukkan bank tersebut ke dalam daftar hitam sebagai masalah pencucian uang yang paling utama. Sebagian besar perusahaan dibubarkan dan Alcogal mengundurkan diri dari beberapa di antara mereka setelah tak lama daftar hitam diumumkan pada 2015.
Juga atas permintaan Banca Privada d'Andorra, Alcogal mendirikan dua perusahaan cangkang yang kemudian diduga digunakan oleh Odebrecht untuk menyalurkan US$ 30 juta suap untuk memenangkan kontrak pekerjaan umum di Panama. Sebagian dari uang itu mengalir ke putra Presiden Panama saat itu Ricardo Martinelli.
Anak-anaknya didakwa tahun lalu, dan jaksa baru-baru ini merekomendasikan agar Martinelli, yang memiliki hubungan pribadi dengan beberapa pendiri Alcogal, juga dituntut. Sayangnya keluarga Martinellis membantah tuduhan itu.
Catatan menunjukkan bahwa tahun 2000-2001, Alcogal mendaftarkan dua perusahaan di BVI yang dimiliki oleh Juan Carlos Varela, saudaranya, ayahnya dan rekan-rekan lainnya. Diketahui dia menjabat sebagai Wakil Presiden Martinelli dan menggantikannya sebagai presiden Panama pada 2014.
Pada 2017, Varela mengakui bahwa selama kampanye wakil presidennya, dia menerima sumbangan dari Odebrecht, sebuah perusahaan Brasil yang menjadi pusat salah satu investigasi korupsi terbesar di Amerika Latin, tetapi dia menyangkal bahwa uang itu adalah suap. Varela mengatakan kepada ICIJ bahwa sumbangan kampanye diberikan sesuai dengan hukum dan dilaporkan kepada otoritas pemilihan.
Pihak berwenang Panama juga merekomendasikan agar Varela, yang meninggalkan jabatannya pada 2019, didakwa dalam kasus Odebrecht.
Pada 2006, firma hukum tersebut mendaftarkan sebuah perusahaan di Panama bernama Karlane Overseas SA. Tahun berikutnya semua kecuali satu dari 10.000 saham dipindahkan ke Nasry Juan "Tito" Asfura. Dia yang saat itu menjadi komisaris Tegucigalpa, adalah calon utama presiden dalam pemilihan nasional Honduras bulan depan.
Tahun lalu jaksa agung Honduras meminta pengadilan anti-korupsi untuk mengadili Asfura, yang sekarang menjadi walikota Tegucigalpa karena diduga menggelapkan dana kota, tetapi mahkamah agung memutuskan untuk tidak mengirim kasus ini ke pengadilan.
Melalui juru bicara, Asfura mengatakan bahwa dia tidak memiliki perusahaan lepas pantai dan tidak memegang investasi lepas pantai. Bank yang membantu Asfura membuat Karlane mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah digunakan untuk membeli tanah dari keluarga Asfura dan lainnya di Tegucigalpa untuk mengembangkan pusat bisnis di sana.
.webp)
