Wolfowitz Berkelit Soal Utang RI

Jakarta - Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz membuat anggota DPR kesal. Gara-garanya, saat DPR minta komitmen pemotongan utang, mantan arsitek perang Irak ini terkesan selalu menghindar."Kita tanya kenapa Nigeria dapat potongan utang. Tapi dia selalu menghindar. Termasuk ketika ditanya peran Bank Dunia untuk meringankan utang Indonesia. Karena kata dia (Wolfowitz), Bank Dunia hanya memberi utang US$ 8 miliar, lebih banyak negara donor lainnya," ujar Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Abdillah Thoha.Hal itu disampaikan Abdillah dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Wolfowitz di Ruang Pertemuan Ketua DPR, lantai 3, Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2006).Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 09.30-10.30 WIB itu tertutup bagi wartawan. Pertemuan diikuti oleh Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis, Wakil Ketua Komisi XI Hafiz Zawawi dan sejumlah anggota DPR lainnya.Sementara Agung meminta Wolfowitz untuk me-manage pemberian utang kepada Indonesia. Langkah ini penting karena selama ini pemberian utang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.Hal yang sama juga disampaikan oleh Emir Moeis. Menurut Emir, pemberian utang oleh Bank Dunia harus didasarkan pada kebutuhan dan bermanfaat. "Ke depan, kalau ada pinjaman bukan sekadar digelontorkan kemudian kita buat laporan. Tapi harus ada nilai tambah bagi bangsa ini," tegas Emir.Sementara Abdillah menambahkan, Indonesia saat ini tidak perlu menambah utang, karena utang pada tahun lalu sebesar US$ 17,8 miliar masih belum terserap sepenuhnya. "Nggak perlu, masih ada US$ 9 miliar lebih yang belum terpakai. Selesaikan dulu yang ini dengan baik," ujar politisi dari PAN ini.Emir pun mengamini Abdillah. Menurut Emir, pemberian utang ke Indonesia terlalu banyak bocornya, sehingga tahun ini tidak perlu dilakukan. Emir juga meminta agar manajemen utang Indonesia diperbaiki oleh Bank Dunia.Hafiz Zawawi mengatakan, sebesar 22 persen APBN atau sekitar Rp 140 triliun harus disisihkan untuk membayar utang. "Ini terlalu besar beban Indonesia jika harus menambah utang lagi. Karenanya, pemberian utang kepada Indonesia harus diatur," tegasnya. (qom/)