.webp)
Kebijakan tersebut menurut Tauhid dijadikan celah oleh pengusaha yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar, diupayakan sedemikian rupa agar omzetnya berada di dalam ambang batas.
"Nah ini yang seringkali disebut loophole kebijakan karena pengusaha besar bisa saja mengubah identitas perusahaan dan sebagainya, atau laporannya bisa memiliki banyak usaha yang sebenarnya punya keterkaitan antara satu usaha dengan lainnya dalam rangka menghindari perpajakan dengan melihat batas threshold sebesar Rp 4,8 miliar," tuturnya.
"Jadi ini menarik apakah memang dengan kenaikan tarif (pajak) justru meningkatkan produktivitas dari PPN? ternyata juga tidak menentukan," sambung Tauhid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi, pihaknya menilai dalam rangka pemulihan ekonomi tidak perlu kenaikan tarif PPN. Sebab, masalahnya bukan soal tarif tapi soal basis data. Selain itu perlu dikaji kembali penurunan ambang batas PKP karena ada celah bagi perusahaan memanfaatkan pajak final 0,5%.
Jika melihat basis pajaknya sendiri, sektor industri, perdagangan, dan jasa cukup tinggi. Di sisi lain menurut Indef ada sektor yang kontribusi PDB-nya tinggi tapi sumbangan pajaknya rendah, khususnya di sektor konstruksi. Menurut Tauhid itu perlu ditingkatkan terutama untuk basis pajak.
"Saya kira kalau dari segi data yang lapor PPN itu jauh lebih rendah dibandingkan populasi atau konsumsi. Artinya konsumsi kita tinggi, 58% PDB, tapi pelaporan PPN melalui dunia usaha yang mungkin relatif lebih kecil. Nah ini ada loophole dari sisi ini yang saya kira penting," lanjutnya.
Terakhir dia menilai digitalisasi PPN menjadi agenda utama untuk peningkatan produktivitas PPN. Dia berpendapat produktivitas PPN di Indonesia dibandingkan negara tetangga memang tidak buruk, tapi masih lebih rendah dibandingkan Thailand dan Vietnam.
(toy/fdl)
