RUU Perpajakan Disahkan Siang Ini, Ada Tax Amnesty Jilid II di 2022

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 07 Okt 2021 09:38 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU. Pengesahan akan dilakukan di rapat paripurna DPR siang ini.

"Betul, nanti siang rapat paripurna mengesahkan RUU HPP," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Kamis (7/10/2021).

Dengan begitu sejumlah aturan pajak mengalami perubahan dan mulai diterapkan tahun depan. Dirangkum detikcom, Kamis (7/10/2021), berikut sejumlah poinnya berdasarkan draf RUU HPP:

1. Tarif PPh 35% Bagi Pendapatan di Atas Rp 5 M

Pemerintah menambah layer baru untuk tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Salah satu ketentuan ini adalah pengenaan tarif PPh sebesar 35% bagi orang yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Tarif PPh itu naik 5% dibanding yang berlaku saat ini yakni sebesar 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun. Artinya, ini adalah aturan baru yang berlaku bagi orang kaya di dalam negeri.

Selain itu, penghasilan kena pajak untuk lapisan pertama yang dikenakan tarif 5% diubah, dari tadinya hingga Rp 50 juta per tahun menjadi Rp 60 juta per tahun.

2. PPN Naik Jadi 11%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Untuk diketahui, saat ini tarif PPN yang berlaku sebesar 10%.

Selanjutnya, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan PPN multi tarif, dari range 5-15%.

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," tulis Pasal 7 ayat (3).

Ada tax amnesty jilid II hingga pajak karbon. Cek halaman berikutnya.



Simak Video "Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya "
[Gambas:Video 20detik]