Pemerintah Sebut 84% UMKM Sudah Kembali Beraktivitas

Eqqi Syahputra - detikFinance
Kamis, 07 Okt 2021 23:25 WIB
Kabar baik untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), nantinya pada kuartal III Pemerintah akan menambah slot penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total anggaran Rp 3,6 triliun.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah terus melakukan upaya melakukan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi melalui berbagai program yang menyentuh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan strategi penanganan pandemi khususnya untuk segmen UMKM telah menunjukkan hasil positif.

"Tercatat, 84% UMKM berhasil kembali beraktivitas," ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Johnny menambahkan sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terpukul di tengah pandemi. Lesunya dunia UMKM sangat berdampak besar karena segmen ini memiliki serapan tenaga kerja dan investasi cukup tinggi. UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 64,2 juta disebutkan mampu menghimpun 60,42% dari total investasi di Tanah Air.

Lebih lanjut, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah secara khusus mengalokasikan anggaran Rp162,40 triliun untuk menolong sektor UMKM. Anggaran ini disalurkan dalam berbagai program.

Seperti Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penempatan dana pemerintah di perbankan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKL dan warung.

"Dari anggaran tersebut, per Jumat (1/10/2021) lalu telah terealisasi 42,1% dari pagu, atau sejumlah Rp 68,43 triliun," tutur Johnny.

Tak lupa, Johnny juga mendorong agar pelaku UMKM untuk berpindah ke pasar online lewat berbagai platform jual beli yang tersedia. Ruang digital yang bisa diakses oleh setiap orang di banyak tempat, memungkinkan UMKM bertahan di masa sulit seperti saat ini.

"Digitalisasi UMKM harus terus ditingkatkan mengingat 58% penduduk Indonesia telah melakukan transaksi secara digital dengan nilai ekonomi yang tinggi," jelas Johnny.

Terkait pemberdayaan UMKM, Johnny menjelaskan, Kominfo melakukan pelatihan ekosistem digital juga dilakukan bagi 1.000 pelaku UMKM di lima Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kabupaten penerima infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Selain itu, Kominfo juga melakukan pendampingan terhadap UMKM untuk go digital dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia.

"Pemerintah mendorong kolaborasi lintas pihak melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia," pungkas Johnny.

(ncm/ega)