.webp)
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disetujui DPR RI. Dalam UU itu diatur pula mengenai aturan potongan Pajak Penghasilan (PPh) terbaru.
Ada lima lapisan penghasilan yang akan dikenakan potongan pajak. Salah satunya orang dengan gaji Rp 5 juta kini dikenakan pajak 5%.
Berikut fakta-fakta yang harus diketahui mengenai potongan PPh:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gaji Rp 5 Juta Kena Pajak 5%
Adapun lapisan pendapatan orang yang dikenakan pajak. Lapisan pertama, pendapatan 0-Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Hal yang berubah adalah pada UU sebelumnya batas atasnya hanya Rp 50 juta per tahun.
"Artinya seseorang yang setahun pendapatannya di atas Rp 54 juta sampai Rp 60 juta plus Rp 60 dikenakan pajak 5%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), dikutip Jumat (8/10/2021).
Artinya orang dengan gaji Rp 5 juta per bulan akan dikenakan pajak 5%. Meskidemikian, pajak yang dipotongkan tidak sepenuhnya. Karena dalam UU HPP diatur Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta per tahun.
Maka, jika gaji Rp 5 juta/bulan dengan penghasilannya Rp 60 juta per tahun, ada diskon Rp 54 jutanya tidak kena pajak.
Sri Mulyani Tegaskan Tak Semua Kena Pajak
Sri Mulyani mengatakan tidak semua orang akan dikenakan potongan pajak. Misalnya, untuk penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan akan dibebaskan pajak. Sebagaimana diatur dalam UU HPP di pasa 7 ayat 1 a-b
"Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit, Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,"
Kemudian, jika sudah menikah maka, pasangannya (Istri) bekerja, penghasilannya digabungkan ke dalam pendapatan tidak dikenakan pajak. Tetap yang dibebaskan pajak itu total Rp 54 juta per tahun pertama tidak dipajaki atau 0%.
"Kalau pasangan memiliki putra atau putri, maka setiap tanggungan diberikan tanggungan Rp 4,5 juta per tahun dan maksimal tanggungan 3 orang," jelasnya.
Anak yang baru mempunya KTP, kategori mahasiswa dan belum bekerja juga ditegaskan tidak harus bayar pajak.
"Ini untuk meluruskan seolah-olah mahasiswa baru lulus belum kerja punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar. Jadi bahwa PTKP itu tidak diubah pendapatan atau penghasilan tidak kena pajak Rp 54 juta plus Rp4,5 juta untuk setiap maksimal 3 orang," pungkasnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya buat dapat simlasi lengkap.
