Terpopuler Sepekan

Mengejutkan! Ada Luhut di Laporan Pandora Papers

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 10 Okt 2021 22:41 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom

Seperti dikutip dari Tempo, ada dua pejabat yang masuk dalam laporan Pandora Papers yakni Luhut dan Airlangga Hartarto yang merupakan Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai ketua Partai Golkar.

Dalam laporan Pandora Papers, Airlangga Hartarto disebut memiliki Buckley Development Corporation dan Smart Property Holding Limited. Airlangga disebut mendirikan perusahaan itu untuk sarana investasi dan mengurus asuransi.

Partai Golkar sendiri masih menelusuri sumber yang mencantumkan nama Airlangga dalam laporan tersebut. Sejauh ini mereka menyebut sumber yang menyebutkan keterkaitan Airlangga belum jelas.

"Belum tahu, saya belum tahu. Tapi kita, kalau kita baca di media sosial katanya, sumbernya juga belum jelas. Tapi memang ada satu media cetak secara nasional sudah menyampaikan hal itu," kata Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Lodewijk mengatakan Partai Golkar tak mengetahui sumber dari laporan Pandora Papers. Tim Golkar, menurut Lodewijk, menelusuri sumber tersebut.

"Kita belum tahu sumbernya, sumbernya belum jelas dari mana. Kalau kita lihat dari media-media berbahasa Inggris tidak ada, tapi kok di dalam bahasa Indonesia ada gitu loh. Itu yang kita tunggu deh," sebut Lodewijk.

Di lain pihak, para ekonom meminta pemerintah Indonesia membuat Satuan Tugas (Satgas) lintas Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penggelapan pajak dalam laporan Pandora Papers yang diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

"Yang jelas, mereka terindikasi menggelapkan pembayaran pajak. Makanya harus diselidiki lebih lanjut apakah uang tersebut juga dari hasil korupsi (atau tidak)," kata Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai bahwa memanfaatkan perusahaan cangkang di luar negeri bisa dipidanakan karena termasuk penggelapan pajak. Pihak yang namanya tersangkut Pandora Papers bisa dipanggil untuk dimintai keterangan dan melampirkan bukti.

"Misalnya perusahaan atau perorangan memindahkan harta ke perusahaan cangkang yang nilainya berbeda dari yang dicantumkan dalam laporan pajak secara sengaja, maka bisa disebut penggelapan pajak. Secara regulasi juga didukung oleh Perpres No. 13/2018 tentang kewajiban korporasi menyampaikan laporan beneficial ownerships (BO) atau pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi kepada Kemenkumham," kata Bhima.

Jika tak bisa memberikan bukti tidak bersalah dalam laporan Pandora Papers, Bhima menilai sudah sepatutnya pejabat tersebut mundur dari jabatannya. Hal ini juga terjadi pada Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson akibat bocoran dokumen rahasia Panama Papers pada 2016.

Meski begitu, pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal, tetapi dapat dipakai juga untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah.


(hal/dna)