Ekonomi Myanmar berada di ujung tanduk. Gonjang-ganjing politik yang penuh ketidakstabilan dan pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi COVID-19 menyeret Myanmar ke ambang kehancuran.
Pemerintahan militer Myanmar juga harus bertanggung jawab penuh atas krisis yang terjadi di negaranya. Demikian disadur detikcom dari Reuters, Senin (11/10/2021).
Krisis di Myanmar menyebabkan mata uang kyat mencapai posisi terendah pada akhir September lalu. Kala itu, juru bicara dewan militer yang berkuasa Zaw Min Tun mengatakan bank sentral tidak dapat memenuhi permintaan dolar.
Mata uang Myanmar telah kehilangan lebih dari 60% nilainya sejak awal September, menaikkan harga pangan dan bahan bakar di tengah ekonomi yang merosot sejak kudeta militer 1 Februari.
"Pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini sebaik mungkin," kata Zaw Min Tun September lalu.
"Seperti yang terjadi di bawah pemerintahan ini, pemerintah saat ini harus bertanggung jawab," sambungnya.
Banyak toko emas dan jasa penukaran uang telah tutup di Myanmar karena gejolak tersebut, sementara kyat yang merosot telah menjadi topik hangat di jejaring media sosial. Warganet Myanmar juga memposting gambar panic buying di tempat pembelian bahan bakar, atau SPBU yang tutup karena kekurangan BBM.
Zaw Min Tun mengatakan ekonomi memburuk karena faktor luar serta virus Corona, tetapi tidak merinci apa itu.
"Kami memiliki tanggung jawab untuk membangunnya kembali," katanya berbicara tentang ekonomi Myanmar.
Baca juga: 3 Fakta Runtuhnya Ekonomi Myanmar |
Lihat juga video 'Oposisi Myanmar Deklarasikan Perang Lawan Junta Militer':
