3 Fakta Pengemplang Pajak Bisa Makin Banyak Gara-gara Tax Amnesty Ada Lagi

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 11 Okt 2021 21:00 WIB
Para peserta program tax amnesty memadati Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang saat ini diberi nama pengungkapan sukarela. Kesempatan kedua ini berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Kebijakan ini dinilai bisa menurunkan kredibilitas pemerintah karena tidak sejalan dengan perkataan Jokowi pada 2016 lalu. Saat itu, orang nomor satu tersebut bilang tax amnesty tidak akan terulang lagi.

"Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati," ujar Jokowi dalam pencanangan kebijakan tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016.

Berikut tiga faktanya:

1. Pengemplang Pajak Malah Diampuni

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kebijakan tax amnesty jilid II adalah bukti turunnya kredibilitas pemerintah. Seharusnya tidak boleh ada kesempatan kedua bagi pengemplang pajak dengan tujuan apapun, termasuk untuk menaikkan pemasukan negara dari pajak.

"Pengemplang pajak yang jelas-jelas tidak patuh pada tax amnesty jilid I harusnya dihukum sesuai aturan, bukan kemudian diampuni pada tax amnesty jilid II," kata Piter saat dihubungi, Senin (11/10/2021).

Pengemplang pajak bisa semakin banyak. Cek halaman berikutnya.



Simak Video "Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya "
[Gambas:Video 20detik]