Faisal Basri: Kemenkeu Jangan Entertain Menteri yang Kepentingannya Banyak!

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 18 Okt 2021 12:24 WIB
Faisal Basri Berbicara Mengenai Sektor Energi dan Industri

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri melakukan bincang bersama wartawan perihal Holding BUMN Migas di Jakarta, Jumat (16/3/2018).


Selain berbicara mengenai Holding BUMN Migas Mantan Ketua Tim komite Tata Kelola Migas Faisal Basri berbicara mengenai isu isu di sektor energi dan industri. Grandyos Zafna/detikcom
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Ekonom Faisal Basri meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk selektif dalam memberikan anggaran untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN), Food Estate atau Lumbung Pangan, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya itu proyek yang tidak perlu.

Sebaiknya, menurut dia APBN digunakan untuk membantu rakyat yang lagi kesusahan. Dia menyebut ada 143 juta rakyat Indonesia yang statusnya insecure.

"Jadi kalau penduduk miskinnya 20 juta, yang dibayar pemerintah JKN-nya 90 jutaan, tapi di atas itu hidupnya juga belum tenang namanya insecure, kira-kira pengeluaran per harinya Rp 25.000 sebelum pandemi ya, setelah pandemi dia akan jatuh. Jadi ayo kita perluas (bantuan pemerintah)," kata dia dalam webinar, Senin (18/10/2021).

Dengan alasan di atas, dia meminta Bendahara Negara untuk mengerem anggaran proyek IKN, Food Estate, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa didanai APBN.

"Dan Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para Menteri dan Presiden. Tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya, seperti dulu Pak Boediono (eks Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani itu berani mengatakan tidak dalam pembangunan monorel kepada Wakil Presiden," bebernya.

Faisal Basri juga mendorong pemerintah agar menghapus kebijakan royalti batu bara 0%, dan tax holiday untuk smelter nikel.

"Jadi ayo kita tidak ada kompromi terhadap oligarki. Jadi yang dapat jangan itu-itu saja lah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang harga batubara US$ 240 dolar ton, pemerintah tidak ada minat untuk mengenakan bea keluar untuk batu bara sebagaimana dikenakan terhadap CPO. Padahal di CPO ada jutaan petani, kan nggak ada petani batu bara," jelasnya.

"Kementerian Keuangan jangan entertain politisi, jangan entertain para Menteri yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti," tambah dia.

(toy/eds)