Ekonom Faisal Basri meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk selektif dalam memberikan anggaran untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN), Food Estate atau Lumbung Pangan, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya itu proyek yang tidak perlu.
Sebaiknya, menurut dia APBN digunakan untuk membantu rakyat yang lagi kesusahan. Dia menyebut ada 143 juta rakyat Indonesia yang statusnya insecure.
"Jadi kalau penduduk miskinnya 20 juta, yang dibayar pemerintah JKN-nya 90 jutaan, tapi di atas itu hidupnya juga belum tenang namanya insecure, kira-kira pengeluaran per harinya Rp 25.000 sebelum pandemi ya, setelah pandemi dia akan jatuh. Jadi ayo kita perluas (bantuan pemerintah)," kata dia dalam webinar, Senin (18/10/2021).
Dengan alasan di atas, dia meminta Bendahara Negara untuk mengerem anggaran proyek IKN, Food Estate, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa didanai APBN.
"Dan Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para Menteri dan Presiden. Tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya, seperti dulu Pak Boediono (eks Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani itu berani mengatakan tidak dalam pembangunan monorel kepada Wakil Presiden," bebernya.
Faisal Basri juga mendorong pemerintah agar menghapus kebijakan royalti batu bara 0%, dan tax holiday untuk smelter nikel.
"Jadi ayo kita tidak ada kompromi terhadap oligarki. Jadi yang dapat jangan itu-itu saja lah, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang harga batubara US$ 240 dolar ton, pemerintah tidak ada minat untuk mengenakan bea keluar untuk batu bara sebagaimana dikenakan terhadap CPO. Padahal di CPO ada jutaan petani, kan nggak ada petani batu bara," jelasnya.
"Kementerian Keuangan jangan entertain politisi, jangan entertain para Menteri yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti," tambah dia.
