Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Freddy Harris mengajak pemerintah pusat dan daerah bersinergi membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI). Hal ini guna melindungi kreativitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Freddy dalam acara Konsinyering Kajian Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual di Sheraton Grand Hotel-Gandaria, Jakarta.
"Salah satunya melalui pembangunan klinik kekayaan intelektual (KI) di daerah-daerah, kolaborasi pemerintah pusat dengan pemda," kata Freddy dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).
Freddy berpendapat klinik KI akan memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan kekayaan intelektual. Lebih baik lagi jika klinik KI menjangkau hingga ke wilayah pelosok.
Freddy mengulas Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah membuka klinik KI di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yakni, Jember, Pamekasan, Bojonegoro, Malang dan Madiun pada 27 September 2021 lalu.
Menurut Freddy, apa yang dilakukan Pemprov Jawa Timur perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi kreativitas dan inovasi melalui pelindungan hak cipta, paten, merek, serta desain industri. Termasuk pula untuk melindungi kekayaan intelektual komunal, salah satunya melalui indikasi geografis.
"Karena potensi KI merupakan modal besar bagi Indonesia untuk dapat memajukan ekonomi dan pembangunan nasional. Mengingat, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan pelindungan KI-nya," tegas Freddy.
Freddy berharap apa yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat juga dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
"Keberadaan klinik KI di tiap wilayah provinsi diharapkan dapat mengakselerasi upaya pemerintah untuk benar-benar mengaktualisasikan potensi besar KI menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional," pungkas Freddy.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono menjelaskan Jawa Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk KI bila melihat jumlah populasi penduduknya yang berjumlah 40 juta jiwa.
"Selama tahun 2020 hingga 2021, mayoritas pendaftar produk KI di Jatim adalah pelaku UMKM," urai Krismono.
"Sebenarnya Ditjen KI telah mempermudah proses pendaftaran dengan sistem online. Namun masih saja ada kesenjangan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat di daerah yang ingin melindungi KI mereka," imbuhnya.
