Polisi 'Artis' Populer di YouTube-Instagram, Bagaimana Aturan Main Medsos?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 19 Okt 2021 17:38 WIB
Aipda Monang Parlindungan Ambarita dimutasi ke Humas Podla Metro Jaya dan diperiksa Propam buntut aksi periksa HP.
Foto: Aipda Monang Parlindungan Ambarita (dok.Instagram Ambarita)

Berikut 8 poin aturan bermedia sosial bagi abdi negara:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.

7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

"Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata akhir Surat Edaran tersebut.

Tembusan aturan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


(aid/ara)