Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan berdaya saing dalam dinamika perekonomian nasional. Menurut Syarief, UMKM sangat rentan terdampak gejolak perekonomian.
Dia menerangkan kondisi krisis akan berimbas pada keberlanjutan bisnis UMKM. Situasi tersebut menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini telah terjadi di masa pandemi, banyak UMKM yang terpaksa tutup karena kekurangan biaya produksi, permintaan yang menurun, sampai kesulitan pada akses keuangan.
"Saya berulang kali menekankan pada keberpihakan terhadap pelaku UMKM. UMKM bersama dengan koperasi memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional. Selain kontribusinya bagi perekonomian mencapai angka Rp 7,573 triliun, atau setara dengan 61,07% terhadap PDB, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% sepanjang tahun 2020," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).
"Meski ini masih perlu dioptimalisasi. Struktur perekonomian kita sejatinya sangatlah bertumpu pada UMKM, yakni sebanyak 99,99%. Bandingkan dengan pelaku usaha besar yang hanya berjumlah 0,01% namun mampu menyumbang 38,9% terhadap PDB," jelas Syarief.
Hal itu disampaikan Syarief dalam seminar hybrid mengenai UMKM yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/10). Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Ketua Umum Dewan UKM Indonesia Irwan Wijaya, serta dihadiri oleh pelaku UMKM dari berbagai daerah.
Sementara itu, Siti Azizah menjabarkan salah satu strategi meningkatkan daya saing UMKM dengan melakukan digitalisasi UMKM. Lewat digitalisasi, pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya.
"Ada 4 tantangan yang dihadapi UMKM di era digital ini, yakni literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar. KemenkopUKM sendiri telah melakukan serangkaian kebijakan dalam peningkatan daya saing UMKM," ungkapnya.
"Diharapkan pada tahun 2024, ada sebanyak 30 juta UMKM yang onboarding digital, 500 koperasi digital, kontribusi ekspor sebesar 20%, serta 3,95% target rasio kewirausahaan. Inilah yang akan membentuk nilai ekonomi yang meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM," papar Siti.
Di sisi lain, Irwan Wijaya juga menekankan pentingnya UMKM berhimpun agar dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan UMKM secara kolektif. Ia menguraikan UMKM yang terhubung dengan platform digital telah mencapai 15,9 juta atau sekitar 24,9 % dari jumlah total UMKM sebanyak 65 juta unit. Namun, masih ada 3 kendala yang dihadapi oleh UMKM, yakni keterbatasan SDM dalam literasi digital, menentukan platform digital, serta strategi pemasaran digital.
Sejalan dengan kedua narasumber sebelumnya, Syarief berharap sektor UMKM akan terintegrasi ke dalam pasar digital yang tengah berkembang. Dengan demikian, usaha mikro tidak terbatas pada daya jangkau domestik, namun juga mampu menembus pasar global.
"UMKM tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Pemerintah harus memastikan adanya dukungan berkelanjutan, baik dari sisi pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, maupun strategi penjualan sehingga produk UMKM berdaya saing. Dari sisi perizinan, perlu diberikan afirmasi agar UMKM mendapatkan legalitas, serta jaminan kredit berusaha. Dengan bertransformasi ke dalam sektor formal, UMKM juga semakin memberikan daya dukung optimal bagi penerimaan negara, juga jaminan kesejahteraan bagi pekerjanya," urai Syarief.
(akd/ega)