1.289 Pegawai KPK Lulus 'Ospek' ASN, Tjahjo Pesan Harus Ber-AKHLAK

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 25 Okt 2021 22:15 WIB
Sekjen KPK Cahya Harefa mengantarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, menuju kendaraan dinas menteri di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2020).
Foto: Ari Saputra: MenPANRB Tjahjo Kumolo
Jakarta -

Sebanyak 1.289 pegawai KPK telah mengikuti orientasi aparatur sipil negara (ASN) dan dinyatakan lulus. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta pegawai KPK yang telah menjadi ASN bisa memahami dan mengaktualisasikan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

"Pegawai KPK yang saat ini sudah bergabung menjadi ASN harus ikut menyeragamkan nilai-nilai dasar yang sama dengan seluruh ASN di Indonesia sehingga Ber-AKHLAK dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, terlebih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Selain itu, ASN juga didorong tetap profesional dan produktif menjalankan perannya sebagai pelayan publik meski di tengah pandemi COVID-19. ASN disebut harus mampu menerapkan cara baru sebagai bentuk kemampuan survival birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah tuntutan perubahan pada masa ketidakpastian.

Sebagai informasi kegiatan orientasi ASN KPK telah dilaksanakan selama empat bulan terhitung sejak 16 Juni 2021. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada aturan disebutkan pegawai KPK yang sudah menjadi Pegawai ASN mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN yang diselenggarakan oleh LAN bekerja sama dengan KPK. Kegiatan orientasi tersebut merupakan upaya pengembangan kompetensi sekaligus pembekalan orientasi pegawai KPK sebagai ASN.

Kompetensi yang dikembangkan dalam orientasi ini mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan sistem pembangunan nasional, kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah, serta kebijakan pengelolaan SDM aparatur. Hal ini disusun dan ditetapkan sejalan untuk mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi tahun 2025 yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia melalui tiga sasaran Reformasi Birokrasi.

Tiga sasaran yang dimaksud adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kapabilitas birokrasi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari total 1.289 pegawai KPK yang mengikuti orientasi dan dinyatakan lulus, 23 orang lulus dengan hanya satu kali perbaikan, sementara 1.266 orang lulus dalam satu kali evaluasi.

Kegiatan orientasi ini juga telah menelurkan 136 hasil pemikiran kritis peserta yang dituangkan dalam karya tulis tematik. "Sebuah pencapaian peserta yang menggembirakan, patut diberikan apresiasi dan ditindaklanjuti," tutur Tjahjo.

(aid/hns)