Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pertemuan Abu Dhabi Dialogue (ADD) ke-VI menyepakati empat komitmen bersama di antara para menteri tenaga kerja dari negara pengirim (country of origin) dan negara penerima (country of destination) pekerja migran.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Joint Ministerial Declaration (JMD) yang digelar di Dubai, Rabu (27/10).
Empat komitmen bersama dalam JMD yakni pertama antisipasi lanskap perubahan pekerjaan menghadapi perubahan dunia kerja, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Kedua, keterampilan pekerja migran dan sharing data pekerja migran di antara negara anggota (sending and receiving countries). Ketiga, pemanfaatan teknologi menuju pekerja migran yang adil, tertib, dan aman. Keempat, kontribusi ADD dalam Global Consultations on Migration.
"Selain itu, dalam agenda juga digelar Awards Ceremony dan serah terima jabatan Chair kepada Pakistan sebagai Chair ADD selanjutnya," jelas Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Ida menambahkan dalam ADD ke-VI juga telah menelurkan lima rekomendasi. Pertama, memberikan dan meningkatkan akses keadilan bagi pekerja migran. Kedua, memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas keterampilan antara negara-negara asal dan negara-negara tujuan dalam menanggapi perubahan lanskap pekerjaan. Ketiga, mengatasi tantangan COVID-19. Keempat, pengintegrasian gender ke dalam kebijakan promosi pekerjaan. Kelima, membina kerja sama internasional, intraregional, dan antar regional.
Sebagai informasi, ADD merupakan forum berhimpunnya 12 negara pengirim dan 6 negara-negara penerima pekerja migran, dan 2 negara peninjau. Adapun 20 negara anggota Forum Abu Dhabi Dialogue adalah Afganistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, enam negara teluk destinasi yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Malaysia, serta dua observers yakni Swedia dan Swiss. Pemerintah Indonesia cq. Kemnaker merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya forum Colombo Process.
Ida Fauziyah menegaskan pertemuan ADD merupakan momentum tepat bagi Pemerintah RI untuk mempromosikan strategi Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.
Forum Menteri Negara Anggota ADD merupakan pertemuan reguler 2 tahun sekali. Pada tahun ini digelar oleh Persatuan Arab Emirat (United Arab Emirates) sebagai Keketuaan yang dilaksanakan secara hybrid. Dua tahun lalu, dilaksanakan forum konsultasi ADD ke-V yang diketuai oleh Sri Lanka, dan Keketuaan ADD ke-VII 2 tahun ke depan, akan dipegang oleh Pakistan.
(akd/hns)
