Buruh Minta Tarif PCR Rp 100 Ribu dan Disubsidi, Pemerintah Jawab Begini

Tarif tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) masih jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kali ini sorotan datang dari pihak serikat buruh.

Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal meminta pemerintah agar tarif PCR ditetapkan menjadi Rp 100 ribu. Pasalnya, di India saja sudah sekitar Rp 96 ribu.

"Partai buruh meminta kepada pemerintah untuk PCR harganya mendekati apa yang seharga di India Rp 100 ribu bukan Rp 275 ribu atau Rp 300 ribu," kata Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut, jika pemerintah menilai harga pasaran tes PCR adalah Rp 300 ribu, maka selisihnya Rp 200 ribu harus disubsidi pemerintah. Pihaknya mengaku sudah melakukan survei ke lapangan mengenai usulannya tersebut.

"Karena partai buruh sudah memeriksa ke klinik swasta, rumah sakit swasta, komponen mahal mereka harus menyiapkan tenaga khusus untuk membayar gaji dari perawat atau bidan dan tenaga PCR untuk melakukan tes PCR. Mungkin materialnya bisa turun tapi harga tenaga kerja, partai buruh tidak setuju," lanjutnya.

Said berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa menindakalnjuti hal tersebut

"Bisa dipikirkan oleh kemenkes, pasti bisa. Partai buruh minta harga PCR Rp 100 ribu dengan subsidi Rp 200 ribu kepada klinik swasta sedangkan puskesmas dan RS pemerintah akan mudah bagi Kemenkes untuk memasukkan subsidi yaitu terkait penambahan biaya covid," jelasnya.

Lalu bagaimana respons pemerintah? Baca di halaman berikutnya