Sri Mulyani Bicara Ngerinya Dampak Pandemi: Telan Biaya Rp 170.400 T!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 31 Okt 2021 15:04 WIB
Momen kegiatan Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani di sela kegiatan KTT G20 di Roma
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-9 terjadi. Namun, pemulihannya tidak merata.

Hal itu terjadi karena akses vaksin yang tidak merata. Ada negara di mana jumlah penduduk yang divaksin baru 3%. Kondisi ini sangat timpang dengan negara maju yang mencapai 70%, bahkan ada yang mendekati 100%.

"Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3% di negara-negara Afrika, rata-rata yang di negara miskin baru 6% dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70% atau bahkan mendekati 100%, dan mereka sudah melakukan boosting," katanya dalam keterangan media terkait pertemuan G20, Minggu (31/10/2021).

Dia mengatakan, COVID-19 telah menjadi ancaman nyata dunia. Dalam pembahasan antara menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 telah disepakati untuk membangun mekanisme pencegahan pandemi.

Bicara persiapan, menurutnya, dunia tidak siap menghadapi pandemi. Pandemi sendiri telah menelan biaya sampai US$ 12 triliun atau sampai Rp 170.400 triliun (asumsi kurs Rp 14.200).

"Kalau kita bicara preparedness atau persiapan karena hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi nyatanya telah menyebabkan biaya sampai US$ 12 triliun, 5 juta orang meninggal dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini. Maka dunia harus menyiapkan lebih baik," jelasnya.

Dia bilang, persiapan pandemi ini sangat tergantung pada, pertama, apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara. Kedua, bagaimana tata kelolanya sebab selama ini sudah ada WHO. Namun, WHO biasanya hanya bicara mengenai standar, bukan pada tata kelola. Ketiga, pendanaan.

"Oleh karena itu Bapak Presiden tadi di dalam intervensi pertama, menyebutkan apa yang disebut arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat yang terdiri dari mekanisme untuk memperkuat atau upaya kolaborasi antar negera-negara. Untuk memperkuat akses vaksin apabila terjadi pandemi, yang adil, yang terjangkau, yang aman, dan berkualitas," paparnya.

Kemudian, bagaimana bisa menyepakati sebuah protokol kesehatan antar negara begitu terjadi pandemi. Sebab, selama ini terjadi fragmentasi di mana setiap negara membuat keputusan yang berdampak pada ekonomi dan penularan virus makin menyebar. Ketiga, bagaimana pendanaannya.

"Dalam G20 ini disepakati akan ada joint finance health task force atau dalam hal ini satuan kerja antara kementerian keuangan dan kesehatan, atau menteri keuangan dan kesehatan di bawah G20 yang tujuannya untuk menyiapkan prevention, preparedness dan respons atau PPR dari pandemi yang task force ini dipimpin oleh menteri keuangan Indonesia dan Italia," katanya.



Simak Video "Sederet Bansos yang Cair Tahun Ini, Apa Saja?"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)