Bicara soal Emisi Karbon, Menteri LHK Malah Dicecar Netizen! Kok Bisa?

ADVERTISEMENT

Bicara soal Emisi Karbon, Menteri LHK Malah Dicecar Netizen! Kok Bisa?

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 04 Nov 2021 12:02 WIB
Penghargaan bertajuk “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” itu merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC).
Foto: (dok KemenLHK)

Cuitan Lengkap Siti Nurbaya

Awalnya Siti Nurbaya menuliskan bahwa FoLU net carbon sink 2030 atau netral karbon melalui sektor kehutanan jangan diartikan sebagai zero deforestation. Menurutnya, ini perlu dipahami semua pihak bahwa ini untuk kepentingan nasional.

"Melalui agenda FoLU net carbon sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor kehutanan (di antaranya berkaitan dengan deforestasi) pada 2030," cuitnya.

Kemudian dia menuliskan bahwa pembangunan yang sudah dicanangkan secara jangka panjang tidak boleh dihentikan atas nama emisi karbon atau deforestasi. Tulisan inilah yang kemudian memancing komentar warganet.

"Oleh karena itu, pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," paparnya.

Menurutnya, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk penetapan nilai dan tujuan (values and goals establishment), dan juga membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Dia bilang, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola dan pemanfaatannya berdasarkan kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan. Terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia menurutnya juga harus ditolak.

"Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," jelasnya.

Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030 dinilai tidak tepat dan tidak adil karena setiap negara memiliki masalah kunci sendiri dan dinaungi UUD untuk melindungi rakyatnya.

"Misalnya di Kalimantan dan Sumatera banyak jalan terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," tuturnya.


(aid/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT