Di Depan Investor UEA, Jokowi Sebut Butuh Rp 500 T Bangun Ibu Kota Baru

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 05 Nov 2021 11:06 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur memakan biaya sebesar US$ 35 miliar atau setara Rp 503,19 triliun (kurs Rp 14.377).

Hal itu dikatakan Jokowi di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) dalam Indonesia-UEA Investment Forum di Dubai, Kamis (4/11).

"Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$ 35 miliar," kata Jokowi dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Jumat (5/11/2021).

Selain berbicara mengenai biaya untuk membangun ibu kota negara, Jokowi juga menyinggung soal transisi energi. Dia berkomitmen akan lakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.

"Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam seperti air, surya, panas bumi dan lain-lain," tuturnya.

Sektor prioritas ketiga yang disampaikan Jokowi adalah di sektor perdagangan. Dia menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Diharapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai.

Setelah menghadiri Indonesia-PEA Investment Forum, Jokowi menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batubara dan turunannya. Pertemuan itu dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Shefi Ghasemi, Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemical secara virtual.

Turut hadir mendampingi Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

(aid/eds)