Kolom

WTP dan Paradoks Korupsi Kepala Daerah

Muhammad Nur - detikFinance
Jumat, 05 Nov 2021 19:08 WIB
Gedung BPK DKI Jakarta, Jl MT Haryono
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Sebuah kebanggaan bagi suatu entitas akuntansi ketika ia berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk bagi pemerintah daerah (pemda). Opini WTP merupakan sebuah opini tertinggi yang dapat diperoleh dari entitas akuntansi atas penyajian transaksi-transaksinya ke dalam Laporan Keuangan.

Apabila suatu entitas mendapatkan opini WTP, dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangannya "bersih" dan disajikan secara wajar sesuai kaidah akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Predikat WTP ibarat sebuah pencapaian tertinggi bagi pemda dan Kepala Daerah. Namun demikian, di suatu daerah yang sudah berhasil mendapatkan predikat WTP kenapa masih pula terjadi korupsi yang bahkan melibatkan yang pucuk pimpinan tertinggi di daerah itu?

Tren berburu WTP ini semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 saja, seluruh pemerintah provinsi telah mendapat WTP, sedangkan 364 dari 415 pemerintah kabupaten (87,7%) dan 87 dari 93 pemerintah kota (93,5%) berhasil memperoleh opini WTP (kompas.com, 10 November 2020). Dari tren ini kita seolah bisa menilai bahwa pemerintahan daerah sudah hampir seluruhnya bersih dari praktik-praktik korupsi.

Akan tetapi, data justru menunjukkan sebaliknya. Data dari KPK menunjukkan bahwa Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi relatif banyak. Sejak tahun 2004 hingga 2019, setidaknya terdapat 126 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Data tertinggi yaitu pada tahun 2018, dengan rerata per tahunnya terdapat 7 kasus korupsi Kepala Daerah (katadata.co.id, 7 September 2021). Sebuah paradoks tentunya, dikala WTP berhasil digapai namun kasus korupsi justru tak jua reda. Dikatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi di daerah adalah karena masih jamaknya praktik politik dinasti.

Bersambung ke halaman berikutnya