Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas perkembangan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, maupun udara antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari langkah memulihkan konektivitas antara negara ASEAN yang terdampak pandemi COVID-19.
"Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping) dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2021).
Bicara soal pelayaran langsung, Budi mengungkap meski kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi COVID-19, beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara. Khususnya, untuk pemenuhan komoditi ekspor dan impor.
"Untuk itu perlu digali lebih dalam potensi pasar dari Brunei Darussalam yang bisa ditawarkan guna menarik minat perusahaan pelayaran," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menerangkan bahwa saat ini tengah disusun Nota Kesepakatan Bersama/MoU terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksananya pelayaran kedua negara.
"Saat ini tengah dibahas pula MoU untuk saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut yang berasal dari kedua negara. Diharapkan MoU ini dapat segera disepakati dan bisa bermanfaat untuk kedua negara," tutur Budi.
Menurut Budi, konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei juga telah diakomodasi dalam kerja sama sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kerja sama ini telah membuka konektivitas beberapa pelabuhan di Indonesia, yaitu Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Jayapura, Makassar, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Pontianak, Sorong, Tarakan, dan Ternate.
Sementara itu, terkait pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, Budi menuturkan bahwa kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies.
Melalui kesepakatan ini, kedua pihak membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam dan sejumlah bandara di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, tanpa batasan frekuensi.
Sedangkan dalam lingkup kerja sama sub regional BIMP EAGA, lanjut Budi, telah disepakati pelaksanaan penerbangan tanpa batasan kapasitas dan frekuensi, yaitu antara Bandara Bandar Sri Begawan dengan sejumlah bandara di Indonesia, antara lain Makassar, Manado, Pontianak, Tarakan, Balikpapan, dan Solo.
"Kami berharap KBRI di Brunei Darussalam dapat turut membantu mengkomunikasikan, serta mendukung upaya peningkatan kerja sama di bidang transportasi antar kedua negara. Termasuk berperan aktif dalam pembahasan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) dalam rangka upaya pemulihan konektivitas antar negara ASEAN," pungkasnya.
(akn/hns)