ADVERTISEMENT

Jelang Akhir 2021, Anggaran PEN Sisa Rp 260 T Lagi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 15 Nov 2021 16:46 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Ilustrasi/Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 12 November 2021 sebanyak Rp 483,91 triliun. Realisasi tersebut sebanyak 65% dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun. Artinya anggaran PEN menuju akhir 2021 menyisakan Rp 260,86 triliun lagi.

"Terkait dengan perkembangan pemulihan ekonomi nasional, realisasi PEN sudah 65%, atau Rp 483 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (15/11/2021).

Adapun rinciannya, klaster kesehatan Rp 129,30 triliun (60,1%), klaster perlinsos Rp 139,04 triliun (74,5%), klaster program prioritas Rp 74,39 triliun (63,1%). Selanjutnya, klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp 78,73 triliun (48,5%), dan klaster insentif usaha Rp 62,47 triliun (99,4%).

Lebih detil, untuk realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 129,30 triliun terdiri dari diagnostik (testing dan tracing) sebesar Rp 3,09 triliun (68,7%), therapeutic untuk insentif dan santunan nakes sebesar Rp 14,47 triliun (76,4%), vaksinasi Rp 26,6 triliun (46,1%).

Lalu, untuk realisasi klaster perlinsos sebesar Rp 132,49 triliun terdiri dari program PKH Rp 26,69 triliun, kartu sembako Rp 33,22 triliun, BLT desa Rp 18,85 triliun, BSU Rp 6,70 triliun, dan kartu pra kerja Rp 11,6 triliun.

(acd/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT