Buntut Geger Surat Anies ke Bloomberg, DPR Pelototi Dana Hibah Asing

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 15 Nov 2021 14:49 WIB
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini masih berada di level Rp 14.100. Dolar AS sempat tersungkur dari level Rp 14.500an hingga ke Rp 14.119 pada Sabtu pekan lalu.
Foto: Agung Pambudhy

Di Filipina misalnya, awal tahun lalu sejumlah pekerja yang terlibat di industri tembakau dilarang mengakses vaksin COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Alasannya, ada regulasi yang melarang industri tembakau melakukan interaksi dengan pemerintah.

Regulasi tersebut diterbitkan Kementerian Kesehatan Filipina satu dekade silam, tepat setelah mendapat hibah dari Bloomberg Philanthropies. Regulasi ini sempat berimplikasi pada tingkat vaksinasi yang lambat di Filipina serta tergolong diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Kasus tersebut juga jadi salah satu pemicu dilakukannya penyelidikan oleh parlemen Filipina kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM Filipina yang juga baru saja menerbitkan larangan produk tembakau alternatif. Kebijakan ini disinyalir erat kaitannya dengan hibah yang digelontorkan Bloomberg.

Tak hanya di Filipina, beberapa rumah sakit di Nepal yang sebelumnya menerima bantuan dari The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, dan Vital Strategies, dua entitas afiliasi Bloomberg, dicegah menerima bantuan terkait COVID-19 berupa masker medis, alat uji, sampai ventilator dari perusahaan tembakau.

Mukhtarudin turut mencurigai bahwa motif kucuran hibah dari Bloomberg Philanthropies sejatinya merupakan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Maklum saja, Michael Bloomberg memang memliki kedekatan dengan jaringan farmasi global seperti Novartis, Pfizer, GSK yang memiliki produk nicotine replacement therapy (NRT) yang merupakan obat terapi berhenti merokok.

"Gerakan anti tembakau ini jelas bermuatan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Sehingga pemerintah sangat perlu untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam hal ini industri hasil tembakau," sambungnya.

Saat Pemda DKI Jakarta merilis Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, sejumlah pihak mengaitkannya dengan surat Gubernur Anies Baswedan atas bantuan yang diberikan Bloomberg Philanthropies kepada DKI Jakarta selama ini. Hal ini diperkuat fakta Pemda DKI Jakarta memang telah menjalin kerja sama dengan Vital Strategies.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Syamsurijal mendesak Pemda DKI memberi penjelasan terkait hubungannya dengan Bloomberg Philanthropies beserta organisasi afiliasinya. Apalagi jika Pemda DKI terbukti menerbitkan regulasi karena didorong hibah dari Bloomberg tersebut.

"Pernyataan Vital Strategies yang mengaku memberi dana ke sejumlah Pemda seperti DKI Jakarta, Bogor untuk mendorong regulasi anti tembakau, pajangan etalase rokok perlu dipastikan. Jika benar demikian tentu sangat disayangkan sekali, karena pemberian hibah seharusnya tak terikat, apalagi ini sampai memengaruhi kebijakan Pemda yang bakal berdampak ke banyak pihak," sambungnya.

Tak cuma kepada Pemda, Cucun juga mengingatkan agar pemerintah pusat juga tak gegabah mengekor permintaan lembaga-lembaga donor asing, terutama yang terkait dengan industri hasil tembakau nasional. Sebab, diskursus IHT tak hanya terkait aspek kesehatan, melainkan juga ketenagakerjaan, pendapatan negara dan lainnya.

"Kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah tidak sewenang-wenang dalam persoalan pembatasan rokok. Pemerintah tidak boleh berpikir dalam jangka pendek, apalagi jika hal tersebut hasil pengaruh dari intervensi asing," tegasnya.


(dna/dna)