.webp)
Komite IV DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Pertemuan ini dilakukan guna membahas Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan permasalahan daerah lainnya.
Dalam raker yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang GBHN, Komplek Parlemen, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan meski jumlahnya terus meningkat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia masih menghadapi beragam persoalan. Menurutnya, saat ini pembinaan dan pengawasan LKM tidak berjalan optimal.
"Terutama terkait implementasi koordinasi antara pemerintah, dalam hal ini OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemerintah daerah," ucap Sukiryanto dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukiryanto juga menilai, perkembangan teknologi digital, terutama financial technology telah mengancam keberadaan LKM. Menurut Senator dari Kalimantan Barat ini, saat ini standarisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sertifikasi masih belum terwujud secara merata di seluruh LKM. Padahal menurutnya, standar ini sangat penting untuk menerapkan good and governance practice di dalam LKM.
"Selain itu juga keterlibatan pemerintah daerah yang masih rendah dalam mendorong kemajuan LKM serta persaingan LKM dengan lembaga keuangan informal seperti rentenir menjadi salah satu ancaman," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Casytha A Kathmandu pun menanyakan terkait pengawasan koperasi dan UKM. Ia mengatakan selain Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lembaga lain yang juga bertugas dalam pengawasan tersebut, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menyinggung mengenai peran Kementerian Koperasi dan UKM terhadap hasil-hasil nelayan. Menurutnya, hasil perikanan dari nelayan memiliki potensi besar yang harus diakomodir.
"Pak Menteri hanya memaparkan terkait pilot project hasil tani yang diakomodir oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Bagaimana dengan hasil-hasil nelayan? Apa sudah ada pilot project yang menjadikan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai offtaker untuk mengakomodir hasil-hasil dari nelayan tersebut," tanya senator dari Provinsi Maluku ini.
