Buruh Meringis Gegara UMP 2022 Naik Tipis

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 22 Nov 2021 08:00 WIB
Sejumlah buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (19/11). Mereka menuntut kenaikan UMP 10 persen.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Hasil penghitungan pemerintah untuk kenaikan upah minimum rata-rata tahun depan sebesar 1,09%. Hasil penghitungan itu ditolak keras oleh para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah melontarkan penolakannya terharap hasil penghitungan itu. Keputusan itu dinilai hanya melindungi pengusaha dengan retorika keadilan dan keseimbangan.

"Pengusaha batu bara masa naik upahnya Rp 37 ribu? Nggak masuk akal. Perusahaan otomotif nggak masuk akal. Terhadap perusahaan tekstil, garmen, sepatu yang bermerek Internasional masa naiknya cuma Rp 37 ribu? Perusahaan yang tidak mampu memang tidak perlu naik dengan catatan membuktikan kerugian," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/11/2021).

Lalu apakah benar penghitungan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09% itu layak untuk keadaan saat ini?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan upah minimum tersebut terlalu rendah. Sebab dia memandang tidak sebanding dengan proyeksi naiknya inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kondisi naiknya harga barang khususnya komoditas energi dan barang impor kan tidak menutup kemungkinan inflasi tembus diatas 4% tahun 2022. Sekarang upah tahun depan naiknya cuma 1% rata rata ya, habislah tergerus inflasi pendapatan buruh yang rentan miskin," terangnya kepada detikcom, Minggu (21/11/2021).

Tak hanya itu, menurut Bhima kondisi masyarakat akan semakin tertekan dengan adanya tarif PPN baru pada April 2022. Dia menilai kenaikan UMP belum bisa menutupi tambahan beban yang dialami kaum pekerja.

"Pemerintah per April 2022 juga menerapkan tarif PPN baru yang naik 1% menjadi 11%. Tarif PPN ini kan berlaku umum, artinya pekerja juga kena dampaknya. Kalau pajak barang naik 1% sementara upahnya naik 1% bisa dikatakan tidak ada kenaikan upah sama sekali. Buruh makin terjepit posisinya," tuturnya.

Lanjutkan membaca -->

Simak video 'KSPI Tolak Kenaikan UMP 2022: Gubernur DKI-Kemnaker Biang Kerok!':

[Gambas:Video 20detik]