Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima kedatangan Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandi. Dalam pertemuan tersebut dibahas peluang kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Papua Nugini.
Di bidang atau sub sektor perhubungan laut, Budi mengatakan, Indonesia menjajaki peluang bagi para pelaku usaha logistik/perkapalan nasional untuk mengembangkan rute pelayaran dari wilayah timur Indonesia menuju Papua Nugini.
"Saya mendukung dibukanya pelayaran yang memiliki peluang dalam pemenuhan komoditi ekspor dan impor, antara kedua negara. Saya juga mendorong agar komoditas yang dapat diekspor ke Papua Nugini dapat diintegrasikan dengan komoditas yang diangkut dengan tol laut," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Selanjutnya di bidang perhubungan udara, Indonesia akan menjajaki peluang penerbangan langsung dari Indonesia ke Papua Nugini. Sebelumnya, kerja sama penerbangan antara dua negara telah diatur dalam perjanjian hubungan udara, yang telah ditandatangani pada Juni 2013.
Dalam perjanjian disebutkan, kedua negara dapat melakukan penerbangan menuju kota Jakarta dan Denpasar untuk Indonesia, serta Port Moresby dan Lae untuk Papua Nugini.
"Saya mendukung dilakukannya kajian yang lebih mendalam terkait pembukaan rute penerbangan langsung untuk membuka konektivitas udara antara kedua negara," ujar Budi Karya.
Kemudian di bidang perhubungan darat, Budi mengungkapkan, akan menjajaki pembukaan rute lintas batas negara, yang akan dioperasikan oleh Damri. Saat ini tengah disusun draf MoU-nya oleh Ditjen Perhubungan Darat, sebagai dasar hukum kerja sama angkutan lintas batas negara.
"Ini menjadi peluang untuk meningkatkan potensi pariwisata dan perekonomian antar kedua negara," ucap Budi.
Budi juga berharap KBRI di Port Moresby membantu mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan berbagai upaya untuk peningkatan kerja sama di bidang transportasi, kepada pihak Papua Nugini.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Andriana Supandi mengungkapkan, peluang ini dapat diambil Indonesia, untuk meningkatkan kerja sama di wilayah Pasifik.
(prf/hns)
