Impor BBM Akan Dikurangi 30-35%

Jakarta - Pemerintah berniat mengurangi impor BBM sekitar 30-35 persen. Langkah itu akan diambil menyusul tingginya harga minyak, sementara subsidi sulit untuk ditambah."Dengan alokasi subsidi sekarang, tidak mungkin kita impor kebutuhan minyak bersubsidi seperti besarnya sekarang. Kita harapkan kita bisa kurangi impor kita sampai 30-35% dari alokasi sekarang," ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.Hal itu disampaikan Paskah usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/4/2006).Pemerintah pun akan menggalakkan seruan penghematan BBM selain menyiapkan regulasinya. "Di Jepang penghematan BBM pakai UU. Nanti kita bicarakan bagaimana bagusnya regulasi itu di DPR," cetus Paskah.Regulasi soal pembatasan penggunaan BBM, lanjut Paskah, nantinya akan ditujukan bagi mobil menteri dan mobil-mobil pribadi dengan cc yang besar.Selain penghematan, pemerintah juga menjanjikan perbaikan infrastruktur yang selama ini membuat pemborosan BBM. Paskah menyebutkan data yang mencengangkan terkait pemborosan BBM. Bayangkan, sepanjang tahun 2004, sekitar Rp 6-7 triliun BBM terbuang percuma akibat kemacetan jalan. Kalangan industri juga diharapkan menghemat dan diversifikasi energi dari BBM ke gas ataupun batubara.TransportasiSementara Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan, sebanyak 48-50 persen konsumsi BBM adalah dari sektor transportasi. Saat ini total konsumsi BBM mencapai 59 juta ton. Dan dari yang dikonsumsi sektor transportasi itu, 80 persennya diambil oleh angkutan darat dan kendaraan pribadi."Maka yang paling efektif itu harus melakukan pembenahan angkutan darat. Ini dilakukan lewat 3 pendekatan," tegasnya.Ketiga langkah itu adalah:1. Melakukan diversifikasi energi. Di Dephub sudah wajib menggunakan biodiesel.2. Program penggunaan BBG. Dana Rp 40 miliar untuk pembelian konverter akan disusbsidikan untuk angkutan umum. Harga per biji Rp 10 juta. Dan untuk itu akan ada skema pembiayaan konverter ini.3. Konservasi. Dilakukan dengan pendekatan teknologi dan beberapa restrictive zone.Namun Hatta menegaskan bahwa semua langkah itu perlu mempertimbangkan efek sosial politiknya. "Tapi yang paling penting, kendaraan pribadi didorong menjadi penggunana angkutan umum. Artinya untuk program publik itu membangun infrastruktur," jelasnya.Pemerintah menargetkan pemakai kereta api Jabotabek pada tahun 2009 menjadi 2 juta orang, dari saat ini yang hanya 500 ribu berdasarkan angka resmi. Sementara yang tidak resmi mencapai 30 persen. "Ini artinya 650 ribu pengguna kereta api per hari. Ini sangat kecil," katanya.Di Jabotabek, diperkirakan sekitar 25 juta orang bergerak setiap harinya dengan menggunakan angkutan pribadi dan umum. (qom/)