Buruh Sentil Keras Anies: Kenaikan UMP Lebih Rendah dari Biaya Toilet!

Trio Hamdani - detikFinance
Sabtu, 27 Nov 2021 06:00 WIB
Demo buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021)
Foto: Demo buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta (Dias/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 Rp 4.453.935, naik Rp 37.749. Kebijakan tersebut bikin buruh murka lantaran kenaikan upah tersebut dinilai terlalu kecil.

Pihaknya meminta UMP direvisi untuk dinaikkan lebih tinggi. Hal itu menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Seperti apa murka buruh ke Anies? berikut ulasannya:

1. Mahalan Toilet Umum

Dijelaskan Presiden KSPI Said Iqbal, kenaikan UMP DKI Jakarta jika dibagi 30 hari maka lebih kecil dari biaya sewa toilet umum di Jakarta yang tarifnya Rp 2.000 sekali masuk.

"Dibagi 30 hari untuk hidup berarti kenaikan upah minimum per hari kira-kira Rp 1.300. Untuk membandingkan saja kalau kita masuk ke toilet di DKI, di terminal, di stasiun itu bayarnya Rp 2.000, gaji buruh oleh Gubernur DKI dihargai di bawah/lebih rendah dari biaya toilet. Tapi Gubernur DKI menginginkan DKI menjadi contoh, upahnya saja kenaikan upah minimum per harinya Rp 1.300," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).

Dia menyebut memalukan ketika nanti Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan internasional G20 lalu terungkap bahwa kenaikan upah di ibu kota negara sangat kecil.

"Malu lah tahun depan Indonesia akan menjadi ketua G20 di mana di situ Indonesia terkaya nomor 7 dari purchasing power parity atau GDP, nomor 7 terkaya di dunia. Akan menjadi ketua sidang ke-20, tiba-tiba ditanya berapa kenaikan upah minimum di ibukota Jakarta, capital city of Indonesia? maka kami akan menjawab Rp 37.000 per bulan," ujarnya.

2. Tuntut Upah Naik 5%

Pihaknya mendesak Anies menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 5% di 2022. Menurutnya keputusan MK mengenai Undang-undang Cipta Kerja membuat penetapan UMP kembali ke peraturan yang lama. Jadi, upah minimum yang telah ditetapkan perlu direvisi. Lebih lanjut, di daerah lain juga terdapat beberapa daerah yang sudah menaikkan upah minimum di atas 5%.

"Dengan demikian jelas tidak ada alasan Gubernur DKI berlindung lagi di pemerintah pusat karena beberapa kota/Kabupaten, Bupati atau Walikotanya sudah memutuskan (kenaikan upah minimum) di angka rata-rata di atas 5%. Padahal tawaran KSPI angka komprominya adalah 4% sampai 5%," tambah Said.

Simak video 'Serikat Buruh Demo di Balkot, Minta Anies Ganti SK soal UMP':

[Gambas:Video 20detik]



Berlanjut ke halaman berikutnya. Langsung klik