RI Rugi Kalau Keluar dari WTO

Jakarta - Usulan agar Indonesia secepatnya keluar dari keanggotaan World trade Organizaton (WTO) dinilai justru akan merugikan. KADIN khawatir, jika Indonesia keluar dari WTO akan dikucilkan dari pergaulan moneter dan Internasional.Demikian disampaikan Utama Kayo ketua Komite kebijakan publik KADIN saat diskusi bertajuk "Mencari perdagangan yang adil menjelang perundingan WTO April 2006" di Hotel Niko, Jl. Mh Thamrin, Jakarta, Rabu (26/4/2006)."Kalau kita keluar WTO kita rugi, tidak bisa ekspor ke negara maju, tidak bisa pertahankan pasar, tidak bisa masuk ke pergaulan perdagangan dan moneter internasional," jelas Utama.Yang perlu difokuskan saat ini, lanjut Utama, adalah kerja tim perundingan yang belum optimal dan masih belum mampu mengambil kebijakan menguntungkan. "Bicara WTO itu masalah kemampuan dari tim perundingan kita yang belum cukup mewakili keinginan pengusaha misalnya perundingan disektor jasa dan mereka harus punya kemampuan negosiasi," keluhnya.Kemampuan berunding itu harus dimiliki mengingat untuk pembukaan pasar, maka mereka pasti akan meminta penjelasan apa yang bisa diberikan Indonesia. "Dalam request dan offer tim perunding harus punya pemahaman tentang industri masional beserta strateginya," tambahnya. Apabila tim perundingan tidak bisa memahami strategi industri, Utama khawatir mereka tidak bisa memberi penjelasan kepada pihak lain. "Nantinya yang terjadi malah tim tersebut bertindak reaktif dan menunda-nunda," tegasnya.Ia menambahkan, tidak semua industri manufaktur siap menghadapi perdagangan bebas. "Yang mampu adalah yang bahan bakunya terdapat di Indonesia sedangkan yang sebagian besar bahan bakunya impor tidak siap. Padahal saat ini hampir 70 persen industri bahan bakunya masih impor. "Untuk itusedikit demi sedikit harus dilakukan reformasi industri," cetusnya.Di tempat yang sama, Bonnie Setiawan Direktur Institute for global justice menyatakan, industri Indonesia butuh waktu sekitar 10 tahun untuk membuat rencana dan strategi menghadapi serbuan produk impor."Kewenangan WTO seharusnya dibatasi tidak masuk kesemua sector cukup pada perdagangan barang saja," jelas Bonnie. (qom/)