ADVERTISEMENT

BUMN Dinilai Berhak Tertibkan Aset Lahan yang Dikuasai Pihak Ketiga

Angga Laraspati - detikFinance
Rabu, 01 Des 2021 11:03 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arie Yuriwin mengatakan seluruh aset BUMN harus diamankan dan dikuasai oleh BUMN. Apalagi aset berupa lahan milik BUMN banyak yang tersebar dan sebagian di antaranya dikuasai oleh pihak ketiga dan masyarakat.

"Aset BUMN yang terkelola dengan baik akan menjadi bernilai efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat luas. Misalnya KAI, Perkebunan Nusantara, dan PLN yang asetnya tersebar di berbagai daerah," kata Arie Yuriwin dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Wakil Ketua Penyelesaian Aset BUMN ini mengatakan BUMN yang asetnya dikuasai oleh pihak lain yang tidak memiliki izin, maka berhak menertibkannya. Terlebih jika BUMN tersebut memiliki hak yang jelas, seperti sertifikat yang diterbitkan BPN.

Namun, pada proses penertiban tersebut, BUMN tidak boleh mengeluarkan dana dalam rangka membeli asetnya kepada pihak yang menguasai karena dapat melanggar hukum.

"Jika BUMN membeli asetnya sendiri maka akan terjadi suatu pelanggaran di situ," tegas Arie.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan pengadaan lahan masyarakat untuk kepentingan perusahaan. Maka perusahaan dapat membeli aset tersebut sesuai harga pasar atau mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, BUMN-BUMN dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan RI, Kantor Pertanahan masing-masing kota atau kabupaten, juga pihak penegak hukum. Jika ditemukan aset yang bermasalah, BUMN juga bisa menempuh jalur hukum berupa gugatan perdata/TUN atau laporan pidana.

"Dengan menjaga aset yang dimilikinya, BUMN turut andil dalam menjaga aset negara yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas," imbuh Arie Yuriwin.

(akd/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT