Presiden KSPI Said Iqbal: Saya Rutin Bayar Pajak

Deden Gunawan - detikFinance
Kamis, 02 Des 2021 08:25 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal hadir di persidangan kasus hoax Ratna Sarumpaet. Ia hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menepis tudingan bahwa dirinya kerap menyalahgunakan iuran para buruh untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Andai dirinya pernah menilap iuran para buruh, kata Master Ekonomi lulusan UI itu, tentu dirinya tak akan dipercaya untuk memimpin organisasi selama lima periode.

"Itu fitnah yang selalu didengungkan. Kalau memang begitu nggak mungkin saya kepilih 25 tahun memimpin organisasi buruh, 5 periode saya pimpin. (Jadi) nggak mungkin saya ambil iuran," kata Said Iqbal dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Rabu (1/12/2021).

Pada 2013, Said Iqbal dianugerahi penghargaan internasional sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia, "The Fese Elisabeth Velasquez Award" oleh serikat pekerja Belanda.

Di bagian lain, lelaki kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968 itu mengakui pernah kena denda ratusan juta rupiah terkait kepemilikan rumah mewah di Kalisari, Jakarta Timur. Ia lalu melunasi denda tersebut dengan cara mencicil.

"Dalam lima tahun ini saya rutin bayar pajak. Kalau mau berbakti kepada negara mulai dari diri kita, cara paling mudah bayar pajak. Silakan periksa pajak saya, sudah bersih Alhamdulilah," tutur Said Iqbal.

Salah satu bukti dirinya tak pernah menyelewengkan iuran para buruh yang menjadi anggota serikat, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) menjadi satu-satunya serikat buruh yang memiliki kantor di gedung tiga lantai. Selain itu, FSPMI juga memiliki pusat pelatihan sendiri.

"Gedung kami harganya Rp 20 miliar, training center kami hampir Rp 10 miliar. Tiap daerah ada kantor sendiri dan punya Pusdiklat," beber Said Iqbal bangga.

Ia kembali menegaskan bahwa semua itu dibiayai dari iuran anggota. Di seluruh dunia, kata Said Iqbal, iuranlah yang membuat organisasi kaum buruh mandiri.

"Kami nggak bisa diatur-atur, kami yang tentukan jalan juang kami, kami tentukan kapan kami berhenti dan bergerak," ujarnya.

[Gambas:Video 20detik]



(ddg/eds)