Lembaga Pemerintah Masih Malas Belanja, Realisasi DIPA Minim

Jakarta - Lembaga pemerintah masih malas membelanjakan anggarannya selama periode triwulan I-2006. Akibatnya, realisasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) pun masih sangat minim.Secara total DIPA APBN 2006 untuk kementrian dan lembaga berjumlah Rp 204,19 triliun. Namun sejak dicanangkan pada 2 Januari 2006 lalu hingga hari ini, realisasi pembelanjaan hanya sekitar Rp 24,85 triliun atau sekitar 12, 2 persen. Khusus untuk DIPA luncuran, baik untuk proyek 2005 yang belum sempat diselesaikan atau sedang dibelanjakan karena adanya keterlambatan dalam proses DIPA, mencapai Rp 15,26 triliun. Dan realisasinya sampai dengan minggu ketiga April mencapai Rp 5,5 triliun atau 36,1 persen.Secara total, hingga pekan ketiga bulan April, dari jumlah anggaran yang seharusnya dibelanjakan tahun 2006 sebanyak Rp 219,46 triliun baru bisa dibelanjakan Rp 30,36 triliun atau 13,84 persen. Total yang harus dibelanjakan itu terdiri dari DIPA 2006 dan DIPA luncuran sampai dengan minggu ketiga bulan April "Nah ini adalah performance yang kita pantau dari semua kementerian, lembaga yang menggunakan dana anggaran APBN," jelas Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers usai rapat evaluasi pelaksanaan APBN kuartal I-2006 dan percepatan pembangunan di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (28/4/2006)."Memang ada yang kurang penyerapannya pada kuartal pertama ini. Permasalahannya antara lain ada prinsip kehatian-hatian sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebabkan keadaan ekstra hati-hati dari para pelaksana kegiatan-kagiatan di pusat dan daerah. Ini permasalahan yang paling menonjol," urai Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.Untuk solusinya, lanjut Paskah, harus segera dilakukan percepatan revisi DIPA seperti mengenai mata anggaran, cara pembayaran, perubahan beberapa kegiatan. "Usulan lainnya dlm rangka percepatan penyerapan DIPA adalah percepatan penyelesaian bbrp peraturan pemerintah yang berkaitan terutama dengan desentralisasi dan otda, penanganan daerah konflik dan rawan bencana, daerah perbatasan dan isu penataan ruang," jelasnya.Sri Mulyani menambahkan, penyerapan anggaran kemungkinan baru akan memuncak pada kuaral II dan III mendatang. "Dalam siklus tahun-tahun anggaran sebelumnya, memang biasanya memuncaknya pada kuartal terakhir. Tetepi kalau sekarang intensifikasi prosedur dan pelaksanaan proyek dilakukan, maka kita perkirakan 40-60 persen dari seluruh anggaran departemen aakn bisa diserap pada 2 kuartal ke depan," jelas Sri Mulyani. (qom/)