.webp)
Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, total ULN Indonesia dari China sebesar US$ 21,12 miliar, terdiri dari utang yang dikelola pemerintah sebesar US$ 1,66 miliar (0,8% dari total ULN pemerintah), serta utang BUMN dan swasta dengan total mencapai US$ 19,46 miliar.
"Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tidak tepat jika terdapat ULN (termasuk pinjaman China) yang dikategorikan sebagai 'hidden debt'. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Tak ada yang disembunyikan atau sembunyi-sembunyi," katanya.
Terkait utang BUMN yang dijamin, lanjutnya, utang ini dianggap kewajiban kontinjensi pemerintah. Kewajiban kontinjensi tersebut tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah sepanjang mitigasi risiko default dijalankan. Dia bilang, kondisi saat ini adalah zero default atas jaminan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kewajiban kontinjensi memiliki batasan maksimal penjaminan oleh pemerintah. Batas maksimal pemberian penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada 2020 - 2024 sebesar 6% terhadap PDB 2024," katanya.
"Dengan tata kelola seperti ini, mitigasi risiko dilakukan sedini mungkin dan tidak akan menjadi beban pemerintah, apalagi beban yang tak terbayarkan. Jadi sekali lagi, tak perlu khawatir sepanjang dikaitkan dengan pemerintah. Mari terus semangat dan berkolaborasi untuk negeri," sambungnya.
(acd/hns)
