.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat bersama DPR RI sepakat untuk mengatur belanja pegawai di pemerintah daerah (pemda), maksimal hanya boleh 30% dari seluruh alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemerintah juga mengatur belanja infrastruktur mendapatkan porsi sebanyak 40% dari APBD. Hal itu ditetapkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Payung hukum tersebut sudah disetujui menjadi UU.
"Untuk kualitas belanja kami akan bersama-sama DPR telah sepakat untuk melakukan pengaturan belanja pegawai dan belanja infrastruktur, pegawai 30%, infrastruktur 40% dengan transisi selama 5 tahun," kata dia dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui saluran YouTube Kementerian Keuangan, Selasa (7/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan belanja pegawai tersebut diatur dalam Pasal 146, yang mana ayat 1 menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
"Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan," bunyi ayat 2 RUU HKPD dikutip detikcom.
Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
Saat memberikan tanggapan atas RUU HKPD dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 yang digelar hari ini, Sri Mulyani menyebut 64,8% anggaran DAU dihabiskan hanya untuk kebutuhan belanja pegawai.
"Dapat dilihat dari pemanfaatan DAU (dana alokasi umum) yang masih didominasi belanja pegawai, yaitu 64,8%," katanya Selasa (7/12/2021).
