Sementara agenda ketiga yang juga tak kalah penting adalah menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Kata Menko Airlangga, kemiskinan ekstrem menjadi agenda utama dari negara-negara terdampak COVID 19, termasuk Indonesia.
"Kita bisa mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem dengan beberapa program dan Bapak Presiden di tahun ini menargetkan 30 kabupaten kota dari 7 provinsi kemiskinan ekstrem ini bisa ditangani," tegas Airlangga.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yg juga hadir dalam webinar tersebut, mengatakan strategi gas dan rem yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu pemicu kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi.
"Jadi kalau ditanya apakah penanganan COVID atau pemulihan ekonomi. Dua-duanya. Tetapi ekonomi tidak akan bisa mengalami perbaikan jika COVID tidak bisa ditangani," jelas Burhan. Dia juga menyoroti kebijakan PPKM yang dianggap sukses mengendalikan pandemi COVID 19 dan tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Meski sempat dianggap tidak akan efektif mengantisipasi varian Delta yang mewabah pada pertengahan tahun ini, namun kata Burhan, PPKM berhasil menekan penularan varian Delta, bahkan mengurangi tingkat kematian pasien COVID 19.
Pemerintah juga dinilai sangat berhati-hati menyikapi protes sebagian masyarakat yang meminta agar PPKM dilonggarkan bahkan dihilangkan.
"Pemerintah harus hati-hati karena kalau misalnya meluluskan keinginan publik yang meminta agar PPKM dihilangkan sementara perang terhadap COVID belum selesai, ini bisa menjadi bumerang. Jadi lebih baik leveling PPKM 1 sampai 4 dilanjutkan. Jadi kapan ketika perlu dinaikkan PPKM-nya naikkan tetapi ketika tidak perlu ya jangan dinaikan," jelas Burhan.
(dna/dna)
