Utang RI Dikritik, Luhut: Kita Masih Terkendali, Jangan Rakyat Dibodohi!

Utang RI Dikritik, Luhut: Kita Masih Terkendali, Jangan Rakyat Dibodohi!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 15 Des 2021 14:40 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kritik keras terkait utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai Rp 6.000 triliun lebih. Dia bilang sejauh ini utang masih dalam ambang batas yang terkendali.

Dia menjelaskan neraca pembayaran Indonesia juga mengalami surplus. Dalam paparannya, neraca pembayaran Indonesia tercatat surplus hingga US$ 10,6 miliar atau sekitar Rp 150,5 triliun. Luhut juga menegaskan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih di bawah 60%.

"Perkembangan neraca pembayaran Indonesia juga surplus ini. Makanya, sebenarnya nggak ada kalau orang bilang utang (sudah di level bahaya), utang kita masih terkendali kok kita kan belum lebih dari 60%," tegas Luhut dalam webinar Arah Bisnis 2022, Rabu (15/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut pun menyinggung beberapa utang-utang yang ditarik pemerintah untuk mendanai proyek strategis. Menurutnya, hal itu memang wajar dilakukan, seluruh negara di dunia pun banyak yang melakukannya.

"Utang kalau pada proyek strategis kan di mana-mana di dunia juga dilakukan. Jangan rakyat dibodohi utang Rp 6.000 triliun," ungkap Luhut.

ADVERTISEMENT

Menurut Luhut tidak akan jadi masalah bila utang yang mencapai Rp 6.000 triliun hasilnya pun dinikmati masyarakat secara luas juga. Kemudian, di sisi lain, utang itu pun bisa dibayarkan dengan baik.

"So, kalau Rp 6.000 triliun itu produktif dan rakyat menikmatinya dan kita bisa kembalikan apa masalahnya? Ini perlu disosialisasikan ke masyarakat kita. Jadi yang bukan di pemerintahan, kritik lah dengan data jangan buat berita tidak penting," ungkap Luhut.

Lanjutkan ke halaman berikutnya

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal III US$ 423,1 miliar atau setara dengan Rp 6.026 triliun (asumsi kurs Rp 14.243) atau tumbuh 3,7% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya ULN sektor publik dan sektor swasta.

Untuk ULN pemerintah kuartal III 2021 sebesar US$ 205,5 miliar atau sebesar Rp 2.926 triliun atau tumbuh 4,1%. Pertumbuhannya melambat dibanding kuartal II 2021 4,3%.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman," kata dia dalam siaran pers, Senin (15/11/2021).



Simak Video "Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads