Anies Dituding Nggak Libatkan Pengusaha soal UMP Naik Rp 225 Ribu

Pengusaha mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melibatkan pihaknya dalam merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota negara untuk 2022.

"Yang kami pantau itu pengusaha belum diajak bicara dalam hal ini karena itu hanya merupakan diskresi atau kebijakan dari Pak Gubernur sendiri gitu ya," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz kepada detikcom, Sabtu (18/12/2021).

Dengan kata lain, langkah Anies merevisi upah minimum provinsi tahun depan dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% tidak didasari keputusan bersama. Anies mengubah kenaikan UMP DKI dari Rp 37.749 menjadi Rp 225 ribu di 2022.

Kesepakatan bersama pun tidak berarti bisa menabrak aturan yang ada, dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada," sebutnya.

Beda halnya dengan penetapan upah minimum DKI Jakarta yang diumumkan pada 21 November 2021 lalu, yang menurutnya sudah sesuai regulasi dan kesepakatan bersama. Para pengusaha pun bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan UMP yang baru.

"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," tambah Adi.