'Lempar-lemparan' Wewenang yang Bikin Sandiaga Uno Murka dan Gugat Indosat dkk

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 20 Des 2021 07:26 WIB
Sandiaga Uno masuk radar capres potensial pada Pilpres 2024. Temuan survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) pada 1-7 Mei 2021 menunjukkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu menempati posisi capres paling potensial dari klaster menteri.
Foto: dok. ASI
Jakarta -

PT Grahalintas Properti digugat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kementerian yang dipimpin Sandiaga Uno ini juga turut menggugat PT Indosat Tbk dan PT Sisindosat Lintasbuana.

"Jadi benar bahwa Kemenparekraf melakukan gugatan terhadap PT Grahalintas Properti (tergugat) sebagai mitra build, operate and transfer (BOT) yang ditunjuk menggantikan PT Indosat Tbk ( turut tergugat 1) dan PT Sisindosat Lintasbuana (turut tergugat 2)," kata Pengacara Kemenparekraf David Tobing dalam keterangannya, Jumat (17/12/2021).

David pun membeberkan perjalanan perkara ini sampai harus berujung dengan tuntutan. Di awal proyek ini bergulir, ada semacam 'lempar-lemparan' wewenang yang terjadi.

Dia mengatakan Indosat awalnya ditunjuk menjadi mitra BOT kemudian dialihkan ke Sisindosat Lintasbuana yang dituangkan dalam perjanjian BOT. Kemudian, perjanjian BOT dialihkan lagi ke Grahalintas Properti.

"Awalnya PT Indosat Tbk pada tahun 1992 ditunjuk sebagai mitra BOT kemudian mengalihkan ke PT Sisindosat Lintasbuana pada tahun 1995 yang dituangkan dalam Perjanjian BOT. Kemudian tanggal 10 Maret 2004, Kemenparekraf menyetujui pengalihan Perjanjian BOT dari PT Sisindosat Lintasbuana kepada PT Grahalintas Properti berdasarkan Surat Nomor:KS.001/1/9/Sesmen/KKP/04," jelas David.

Nah usai dari lempar-lemparan wewenang itu, Grahalintas Properti digugat karena diduga merugikan negara karena tidak menjalankan rekomendasi BPK.

Rekomendasi itu adalah untuk melakukan pembayaran kekurangan kontribusi dan keterlambatan denda, di mana addendum perjanjian BOT memuat kenaikan nilai kontribusi dan menyerahkan 10% objek BOT untuk dipergunakan Kemenparekraf.

"Kemenparekraf telah berkali-kali mengingatkan PT Grahalintas melalui peringatan dan somasi namun PT Grahalintas tetap tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI," lanjut David.

Pihaknya meminta pengadilan untuk mengabulkan sejumlah gugatan. Di antaranya, menghukum tergugat untuk membayar kontribusi dan keterlambatan pembayaran sebesar Rp 14 miliar.

"Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran kekurangan kontribusi dan keterlambatan pembayaran tercatat dari tahun 2010 sampai dengan perhitungan tahun 2020 sebesar Rp14.012.310.645,98 (empat belas miliar dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah) ke kas negara,"bunyi petitum gugatan.

Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta per hari dari setiap keterlambatan tergugat melaksanakan putusan tentang pemberian hak penggunaan objek bangun guna serah.



Simak Video "Indosat Ooredoo Hutchison Bersiap Cabut Jaringan 3G"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/zlf)