.webp)
Kementerian BUMN buka suara mengenai rencana mogok kerja karyawan PT Pertamina (Persero) tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Termasuk, tuntutan FSPPB yang meminta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta agar karyawan dan manajemen menyelesaikan persoalan tersebut. Ia meminta agar tidak mengganggu kepentingan publik.
"Kita harapkan temen-temen dari karyawan Pertamina dan manajemen Pertamina selesaikanlah masalah internalnya. Jangan sampai mengganggu hal-hal yang memang berhubungan kepentingan umum," katanya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal tuntutan pergantian Direktur Utama, Arya meminta agar karyawan tidak bertindak sejauh itu. Sebab, itu bukanlah ranah karyawan Pertamina.
"Kalau soal pergantian Dirut saya harap temen-temen karyawan tidak sejauh itu. Kalau mereka berjuang untuk hak-haknya ya silakan tapi kalau sampai menuntut Dirut mundur kan itu bukan di ranah-ranah mereka lah. Kita harus pilah-pilahlah," katanya.
"Jadi harus mengedepankan kepentingan publik dan umum," katanya.
Arya mengatakan, urusan pergantian Direktur Utama merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham.
"Kewenangan pemerintah, pemegang saham, ya bagi-bagi kewenangan lah," katanya.
(acd/zlf)
