Dia menilai akan sangat kasihan apabila ada daerah yang kenaikan upahnya cuma di rentang 0-1% saja. Menurut Bhima, kenaikan upah minimum yang kecil dapat membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga daerah itu bakal melemah.
"Bayangkan kalau ada daerah yang kenaikan upahnya hanya nol koma sekian atau satu koma sekian, kasihan daerah itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan tertinggal dibanding daerah lain tahun depan," ujar Bhima.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menyatakan, kebijakan yang diambil Anies untuk merevisi UMP memang akan berdampak ke daerah lain. Secara psikologis, daerah lain pasti ingin mengikuti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi tingkat kenaikan yang ditetapkan pada kebijakan UMP Anies terlampau jauh daripada daerah lain. Di Jakarta kenaikan UMP mencapai 5,1%, tapi di daerah lain justru ada di bawahnya. Di Banten saja, daerah yang buruhnya menuntut revisi UMP, tingkat kenaikan upah minimum yang ditetapkan cuma 1,63%.
"Kebijakan UMP yang sangat berbeda dengan kebijakan umum di nasional dari sisi kenaikannya. Jelas akan berpengaruh dan berdampak psikologis, ini juga jadi preseden bagi daerah lain untuk mengikuti. Saat ini DKI jadi benchmark dalam banyak hal karena ibu kota negara," papar Faisal kepada detikcom.
Lalu, apakah Gubernur lain bisa ikuti langkah Anies merevisi dan meningkatkan kenaikan UMP 2022?