Keras! Anies Bakal Sanksi Pengusaha yang Tak Naikkan UMP 5,1%

ADVERTISEMENT

Keras! Anies Bakal Sanksi Pengusaha yang Tak Naikkan UMP 5,1%

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 27 Des 2021 14:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Anies menyampaikan keberatan atas UMP yang diterapkan Kemenaker.
Anies Baswedan
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021 Tentang Upah Minimum Tahun 2022. Dalam Aturan itu, Anies tegas akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak menaikkan UMP sebesar 5,1%.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies dalam aturan tersebut, dikutip Senin (27/12/2021).

Sementara kenaikan UMP 2022 resmi menjadi Rp 4.641.854. Dalam aturan itu juga ditegaskan pengusaha dilarang membayar UMP di bawah aturan yang sudah ditetapkan.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah," lanjut Anies.

Kemudian, besaran upah untuk pekerja dengan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," tutup aturan Anies tersebut.

(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT