ADVERTISEMENT

Proses Merger Belum Selesai, Indosat-Tri Harus Segera Lapor KPPU

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 07 Jan 2022 16:08 WIB
Indosat Ooredoo Hutchison
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Tepat 4 Januari 2022, Indosat Ooredoo resmi melebur dengan Hutchison 3 Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika meminta perusahaan hasil merger ini tetap memenuhi kewajiban kepada negara, pemerintah, maupun pihak lain seperti karyawan setelah resmi dinyatakan merger.

"Termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban hukum dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta semaksimal mungkin melindungi dan menjaga sumber daya manusia bangsa Indonesia," kata Plate dalam konferensi pers di Kantor Kominfo.

Sejatinya meski sudah dapat persetujuan dari Kominfo, merger Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) belum selesai.

Karena aset IOH lebih Rp 2,5 triliun, berdasarkan PP 57 Tahun 2010 dan Perkom 3 Tahun 2019, dalam waktu 30 hari perusahaan wajib melaporkan aksi korporasi tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Apabila Indosat H3I tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis lebih dari 30 hari, maka akan dikenakan denda Rp. 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan.

Maman Setiawan, Guru Besar Univ. Padjadjaran & Ketua Tim Indeks Persaingan Usaha 2021 mengatakan, merger akuisisi harus dilaporkan ke KPPU guna menjaga persaingan usaha yang sehat. Apa lagi industri telekomunikasi di Indonesia memiliki struktur pasar oligopoli.

"Dampak merger ini harus dipelajari secara cermat. Sehingga perlu pengawasan ketat KPPU. Tujuannya agar menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi. Jika tidak diawasi akan terjadi penguasaan alat produksi operator telekomunikasi," tutur Maman.

Berdasarkan UU 5 tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengawasi iklim persaingan usaha di Indonesia. Jika KPPU tidak dilibatkan dalam pengawasan persaingan usaha di industri telekomunikasi, menurut Maman ujung-ujungnya yang nanti akan dirugikan adalah konsumen dan bangsa Indonesia.

Lanjut Maman, pengawasan terhadap praktek monopoli dan anti persaingan usaha juga harus dilakukan KPPU pasca perusahaan tersebut merger. Tujuannya agar tidak terjadi praktek anti persaingan usaha yang berpotensi mematikan pesaingnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT