.webp)
Pemerintah sebelumnya menyebut pemicu minyak goreng mahal karena tingginya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) internasional. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar, seharusnya bisa menentukan harga CPO domestik.
"Kita kan penghasil CPO terbesar, kita eksportir bukan importir, jadi bisa menentukan harga CPO domestik. Jangan harga internasional untuk nasional," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, kepada detikcom, Senin (10/1/2022).
Oleh sebab itu, Tulus menekankan agar pemerintah harus memberikan harga acuan untuk CPO domestik, jangan tergantung dengan harga internasional. Apa lagi Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar dan merupakan eksportir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan kasusnya sama seperti batu bara. Kita ini kalau CPO sebagai eksportir bukan importir. Harus ada harga acuan untuk domestiknya berapa. Jangan harga internasional dipakai untuk nasional. Harga acuan ini kan untuk domestic market obligation (DMO), harga di tengah-tengah. Jadi tidak merugikan pengusaha dan tidak memberatkan masyarakat," imbuhnya.
Hingga saat ini tingginya minyak goreng sebagai kebutuhan pokok masih dikeluhkan masyarakat. Sebelumnya, tingginya harga minyak goreng dicurigai karena menjelang natal tahun 2021 dan tahun baru 2022.
"Terbukti sampai sekarang nataru sudah lewat harga masih tinggi. Harganya naik jelas banyak keluhan dari masyarakat, ini sudah lama," tutupnya.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga CPO dunia yang naik menjadi US$ 1.340/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan.
Dalam menyiasati harga yang tinggi, pemerintah menggelar operasi pasar minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter. Program ini akan melibatkan 70 industri minyak goreng untuk menekan harga yang terus melonjak.
"Kita akan mencoba untuk melibatkan setidaknya 70 industri minyak goreng dan 225 packer," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/1/2022).
Dalam tahap pertama, pemerintah menargetkan lima industri minyak goreng besar terlebih dahulu bisa produksi dalam kemasan sederhana. Ditargetkan produksi sudah bisa mulai minggu ini agar bisa segera didistribusikan kepada masyarakat.
