Pengusaha Puas hingga Minta Pilpres Diundur, DPR: Tetap Harus 2024

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 11 Jan 2022 15:16 WIB
Mufti Anam
Foto: Mufti Anam (Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait Pilpres perlu diundurkan sampai 2027 sesuai keinginan dunia usaha sebagai bentuk kepercayaan para pelaku usaha kepada kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berjalan baik selama ini.

"Jadi begini, kalau saya membaca dari pernyataan Pak Bahlil itu kan sebenarnya adalah bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dengan tetap mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya," ujar Mufti Anam saat dihubungi, Selasa (11/1/2021).

"Bahkan sebelum pandemi pun, kita melihat ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan dorongan antara lain dari pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah di Tanah Air. Upaya mendorong keadilan ekonomi juga terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Hanya saja, sambung Mufti, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar periodik lima tahunan seiring dengan usainya masa jabatan presiden.

"Konstitusi kita telah mengatur soal masa jabata presiden, yang kemudian dari sana harus ada pilpres secara periodik lima tahunan. Saya kira itu clear. Dan Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses, itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira," ujarnya.

Mufti lantas mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp 659,4 triliun, meski di tengah pandemi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh. "Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri, yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi," ujar Mufti.

Bersambung ke halaman selanjutnya.