Dia mengungkapkan minyak goreng ini dari produsen BUMN dan swasta. "Jadi karena ini jumlahnya masif, kita mesti accountable. Kita masih coba agar tengah minggu ini bisa jalan untuk memulai," kata Lutfi di kawasan kota Tua, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Lutfi menjelaskan jika pemerintah terus memantau proses mulai dari pengemasan hingga penyaluran ke masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar minyak goreng itu tidak diekspor.
"Kita nggak mau kan tiba-tiba kemasan sederhananya, dipotong, dikumpulin, kemudian untuk diekspor lagi. kita mau ini untuk rakyat Indonesia," jelas dia.
Dia memastikan minyak goreng dalam kemasan sederhana ini tidak hanya tersedia di ritel-ritel besar, tetapi juga di pasar-pasar rakyat juga tersedia.
"1,2 miliar liter ini akan ada di semua pasar dan semua ritel. Jadi ritel modern dan sederhana dapat 1,2 m liter tersebut dengan kemasan sederhana," tambah dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pemerintah akan menetapkan harga minyak goreng di tingkat konsumen sebesar Rp 14 ribu per liter.
"Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang," ujar Airlangga.
Airlangga mengungkapkan, volume minyak goreng yang akan digelontorkan dalam program subsidi ini sebanyak 1,2 miliar liter selama enam bulan dengan dana mencapai Rp 3,6 triliun.
"Kemudian juga komite pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran Rp3,6 triliun kemudian BPDP-KS juga dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," jelas dia.
Simak Video "Video: Rincian Sumber Uang Rp 11,8 T Disita di Kasus Korupsi Minyak Goreng"
(kil/zlf)