Bahlil Klaim Ada Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Kadin Ungkap Hal Ini

Bahlil Klaim Ada Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Kadin Ungkap Hal Ini

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 13 Jan 2022 16:51 WIB
Arsjad Rasjid resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Periode 2021-2026 melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (1/7/2021)
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid/Foto: Agus/KADIN
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkap sebuah pernyataan bahwa ada pengusaha yang menginginkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diundur. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai itu merupakan sebuah pendapat yang bisa dilontarkan siapa saja, termasuk pengusaha. Sayangnya dia tak menjelaskan secara gamblang siapa pengusaha yang mengusulkan hal tersebut.

"Jadi yang namanya pendapat, setiap orang boleh berpendapat. Tapi akhirnya namanya energi, sesuatu hal itu bahwa energinya ke kanan pasti larinya ke kanan. Kalau seluruh energi masyarakat bangsa belok kiri pasti ke kiri karena kita semua ini energi bangsa," kata Arsjad di RM Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apalagi yang namanya pengusaha di Indonesia banyak mulai dari yang kecil sampai besar. Dia menjelaskan bahwa yang paling penting buat pengusaha adalah situasi dan kondisi yang aman.

"Dari sisi pengusaha itu banyak ada yang pengusaha besar, menengah, kecil, ini semua namanya pengusaha. Jadi jangan pikir yang namanya pengusaha itu hanya yang besar saja," tuturnya.

ADVERTISEMENT

"Yang paling penting bagaimana Indonesia ini bisa aman, maju, mensejahterakan bangsanya dan konsisten dari kebijakan yang ada. Kita punya satu target yaitu Indonesia emas di 2045," tambahnya.

Klaim Bahlil di halaman berikutnya.

Klaim Bahlil

Sebelumnya diberitakan bahwa Bahlil mengungkapkan dunia usaha setuju jika pilpres diundur dari 2024. Dengan begitu, tak akan banyak proses peralihan kepemimpinan di Indonesia.

"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik Indonesia, dikutip dari siaran YouTube, Senin (10/1/2022).

Alasan untuk memundurkan pilpres adalah peralihan kepemimpinan usai pemilihan umum dapat membuat ketidakpastian pada dunia usaha. Saat ini dunia usaha sedang bangkit dari keterpurukan karena masalah pandemi dan isu politik dapat mengganggu pemulihan usaha.

"Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik," ujarnya.

Halaman 2 dari 2
(aid/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads